Pemkot Blitar Ajukan 10.000 Liter Minyak Goreng ke Distributor untuk Operasi Pasar

BLITAR, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Hakim Sisworo mengatakan, akan melakukan operasi pasar minyak goreng bersubsidi untuk meningkatkan ketersediaan di level pengecer.

"Kita ajukan 10.000 liter ke distributor minyak goreng untuk operasi pasar. Kita sedang menunggu konfirmasi dari pihak distributor," kata Hakim saat dikonfirmasi, Senin (21/2/2022).

Baca juga: 3.076 Penerima BPNT Gelombang Pertama di Kota Blitar Mulai Terima Bantuan Tunai Kemensos

Hakim memperkirakan, operasi pasar dapat dilakukan mulai Rabu (23/2/2022) atau Kamis (24/2/2022).

"Sedang kita tunggu jawaban dari pihak distributor, kapan dapat dikirim," ujarnya.

Merujuk pada rapat koordinasi bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan di Surabaya akhir pekan lalu, Hakim mengatakan pihaknya sedang mencari permasalahan distribusi minyak goreng.

Kata Hakim, selama ini minyak goreng harus melalui dua simpul distribusi sebelum sampai di level pengecer, yaitu distributor dan agen.

Minyak goreng dari pabrik, ujarnya, pertama disalurkan ke sejumlah distributor yang menguasai distribusi untuk sejumlah daerah. Di tiap daerah, lanjutnya, terdapat beberapa agen.

Pengecer, kata dia, mendapatkan pasokan minyak goreng dari agen.

"Satgas Pangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sedang melakukan pengecekan, dimana sebenarnya sumbatan itu terjadi dalam 'pipa distribusi' ini," kata dia.

Hakim merujuk kepada kasus terbaru di Kediri. Para agen dan pengecer baru muncul saat minyak goreng langka.

Hal itu mencerminkan adanya masalah pada saluran distribusi. Pihaknya sedang melakukan pengecekan di lapangan terkait saluran distribusi minyak goreng di Kota Blitar.

Hakim mengungkapkan adanya rencana Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan mengambil alih pendistribusian minyak goreng bersubsidi.

"Rencananya ke depan diambil alih pusat, dari pabrik langsung ke pedagang (pengecer) tanpa melalui distributor dan agen," ujarnya.

Ditemui terpisah, Wali Kota Blitar Santoso mengharapkan tidak ada praktik penimbunan minyak goreng di Kota Blitar.

"Mudah-mudahan tidak ada indikasi yang tidak baik, dalam artian ada pihak-pihak tertentu yang melakukan penimbunan seperti di luar Pulau Jawa itu," ujar Santoso, Senin.

Pantauan Kompas.com di pasar tradisional, pedagang minyak goreng masih terus mendapati kelangkaan pasokan minyak goreng khususnya minyak goreng bersubsidi yang dapat dijual dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Sesuai HET, minyak goreng curah Rp 11.500 per liter dan minyak goreng kemasan Rp 14.000 per liter.

Seorang pedagang di Pasar Legi Kota Blitar Didik Prasetyo mengatakan pasokan minyak goreng dari pemasok sudah lama dibatasi.

"Dulu saya dapat jatah pasokan minyak goreng kemasan lima karton seminggu sekali. Sekarang dibatasi tiga karton itu pun dua minggu sekali," ujarnya.

Akibatnya, ketika minyak goreng bersubsidi habis di kiosnya, dia akan membeli minyak goreng kemasan ke toko lain dengan harga mahal. Sehingga dia pun akan menjual lebih mahal lagi.

Baca juga: Sulitnya Mencari Minyak Goreng di Purwokerto, Ada Syarat Beli Produk Lain Dulu Senilai Rp 45.000

Hal serupa terjadi untuk minyak goreng curah. Menurutnya, pasokan minyak goreng curah ke kiosnya kini tinggal 17 kilogram sekali dalam dua pekan.

"Dulu setiap hari bisa ambil minyak goreng curah," ujarnya.