Eri Cahyadi Targetkan Surabaya Bebas Stunting Awal Tahun 2022, Ini Langkahnya

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur mentargetkan zero stunting pada awal tahun 2022 mendatang. Jika tidak pada Bulan Januari, setidaknya pada Bulan Februari 2022 Kota Surabaya sudah harus terbebas dari stunting.

Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

Eri mengungkapkan, pihaknya secara terintegrasi telah memiliki program yang dirancang dari hulu hingga hilir untuk melakukan pencegahan kematian ibu dan stunting.

"Dimulai dari data real time (saat itu juga) terkait kelahiran bayi dari setiap rumah sakit. Kami memiliki data itu dengan berapa berat dan tinggi bayi yang baru lahir. Artinya kami sudah mulai melakukan deteksi dan pencegahan dari awal," kata Eri di Surabaya, Rabu (29/12/2021).

Baca juga: Ada 80.000 Lebih KPM di Surabaya, Eri Cahyadi Bantu Kemensos Pastikan Bansos Tersalurkan Hari Ini

Tidak hanya itu, pihaknya juga melakukan deteksi dini melalui pembekalan pada calon mempelai yang akan menikah. Hal ini dilakukan melalui kerjasama antara Pemkot Surabaya dan Kantor Urusan Agama (KUA).

Setiap calon pengantin yang hendak mendaftar untuk menikah, harus mendapatkan pendidikan pernikahan yang diberikan oleh bidan untuk mendapatkan sertifikasi.

"Ketika sertifikasi sudah didapatkan dari bidan, maka KUA bisa menikahkan calon pasangan tersebut. Pendampingan tersebut, kami mulai sejak pra nikah, kemudian saat ibu mengandung, hingga bayi yang telah lahir selama 1.000 hari akan kita dampingi dan data ini akan terkoneksi dengan data kami," jelasnya.

Baca juga: Dukungan Eri Cahyadi dan Armuji untuk 4 Pemain Persebaya di Timnas Indonesia

Eri mengatakan, pada tahun 2020 terdapat 5 ribu lebih bayi stunting di Kota Surabaya. Namun, setelah mendapat pendampingan sejak Bulan Oktober 2021, jumlah bayi stunting menurun drastis hingga mencapai 1.300 bayi stunting.

Adapun untuk kasus gizi buruk di Kota Surabaya ada 196 balita pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 159 balita yang terkonfirmasi gizi buruk.

"Pendampingan yang diberikan oleh Pemkot Surabaya adalah dengan menggandeng fakultas kedokteran di perguruan tinggi yang ada di Kota Surabaya untuk memberikan pemeriksaan dan vitamin," kata Eri.

Perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Airlangga (Unair), Universitas Wijaya Kusuma (UWK), Universitas Hang Tuah, Universitas Widya Mandala (UWM), Universitas Nahdlatul Ulama, Universitas Muhammadiyah, Universitas Ciputra (UC) dan Universitas Surabaya (Ubaya).

Langkah mencegah stunting

Eri menjelaskan, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah berkaitan dengan pencegahan kematian ibu dan penanganan bayi stunting.

Pertama, yakni dengan berkolaborasi dan meminta pendampingan dari ahli gizi serta fakultas kedokteran di setiap perguruan tinggi di Kota Surabaya.

"Kedua, kami menggerakkan seluruh kader PKK, kader KB, tenaga kesehatan yang ada di seluruh kecamatan dan kelurahan untuk mendata siapa saja warga yang akan menikah, ibu hamil, dan bayi yang sudah lahir untuk mendapat pendampingan," imbuhnya.

Ketiga, melaksanakan program Jago Ceting atau Jagongan Cegah Stunting yang diprakarsai oleh Ketua TP (Tim Penggerak) PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani. Program itu dilakukan dengan mengundang seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Surabaya untuk mencari penyebab stunting dan gizi buruk.

"Berikutnya adalah pemberian makanan selama tiga kali sehari, vitamin, dan susu kepada keluarga bayi stunting oleh kelurahan setempat. Hal ini dilakukan oleh Pemkot Surabaya hingga bayi tersebut dinyatakan lolos stunting berdasarkan tinggi dan berat badan minimal," jelasnya.