Minta Nasihat, Gus Yahya Kumpulkan Ulama di Kantor PBNU

Setelah mengumpulkan para Ketua Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama tingkat provinsi, pada Minggu (23/11/2025) malam, Gus Yahya dijadwalkan menggelar Silaturahim Alim Ulama di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta.

Dari undangan yang beredar, ada 76 ulama yang diundang dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam daftar undangan, ada istri KH Abdurahman Wahid (Gus Dur), Shinta Nuriyah; mantan Ketua PBNU KH Aqil Siroj; dan mantan Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin.

Gus Yahya membenarkan agenda tersebut. Dia menyebut acara tersebut dalam rangka Ketua Umum PBNU meminta nasihat para ulama.

"Kalau dengan ulama, saya mohon doa dan mohon nasihat. Kalau Beliau bertanya, saya jawab, saya akan lebih banyak diam," katanya.

Dalam pertemuan dengan para Ketua PWNU, dia mengaku hanya meluruskan pemahaman tentang dinamika organisasi yang berkembang saat ini.

"Setelah saya sampaikan pemahaman yang utuh, saya beri kebebasan para Ketua PWNU menyikapi dinamika tersebut dengan baik," ujarnya.

Risalah rapat harian Syuriah PBNU yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Syura PBNU KH Miftahul Akhyar pada 20 November 2025 beredar sejak dua hari lalu.

Poin penting dari risalah tersebut meminta agar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari kursi ketua umum paling lama tiga hari sejak risalah tersebut ditandatangani.

Jika dalam tiga hari belum mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriah PBNU memutuskan akan memberhentikan Gus Yahya dari Ketua PBNU.

Dalam risalah juga dijelaskan latar belakang alasan permintaan agar Gus Yahya mengundurkan diri, di antaranya terkait hadirnya akademisi asal Amerika Serikat, Peter Berkowitz, sebagai narasumber dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU).

Sedangkan Peter Berkowitz selama ini dianggap tokoh dalam jaringan zionisme internasional.

Hal itu dianggap melanggar nilai dan ajaran ahlussunnah wal jamaah an nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.

Alasan lain, dalam risalah juga disebutkan bahwa tata kelola keuangan di PBNU mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syariat Islam sehingga membahayakan eksistensi badan hukum PBNU.