Puluhan Sekolah SMP di Sumenep Jatim Rusak, Disdik: Tak Ada Anggaran di APBD

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Sumenep, Mohammad Fajar Hidayat, membenarkan kondisi itu.

“Memang ada 73 sekolah yang rusak berat,” kata Fajar kepada Kompas.com di Sumenep, Senin (17/11/2025).

Dia menambahkan, kerusakan di masing-masing sekolah rata-rata mencapai 60 persen.

Bahkan, 7 sekolah tercatat mengalami kerusakan hingga 70 persen.

“Ada 7 sekolah dengan kerusakan sampai 70 persen,” sambung dia.

Data puluhan sekolah yang rusak, menurut Fajar, diterima dari kementerian.

Data tersebut merupakan hasil input dapodik yang diisi oleh masing-masing sekolah dan disetujui oleh kepala sekolah.

Laporan itu menjadi dasar kondisi riil di lapangan.

Dari total sekolah yang rusak, baru enam sekolah yang selesai diperbaiki tahun ini. Jumlah itu belum mencapai 10 persen dari total bangunan yang rusak.

"Tahun ini sudah ada 6, termasuk bangunan sekolah di kepulauan, SMP Arjasa," jelasnya.

Total sekolah SMP di Sumenep mencapai 196 sekolah, baik negeri maupun swasta.

Angka ini menunjukkan hampir setengah dari kerusakan terjadi pada sekolah tingkat menengah pertama.

Sumber anggaran dan proses pengerjaan perbaikan berasal dari pemerintah pusat.

Dinas Pendidikan Sumenep hanya berperan sebagai pengawas.

“Pembiayaan dari pusat, kami hanya sebagai supervisor saja,” jelas Fajar.

Tahun ini tidak ada anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep untuk perbaikan SMP.

Anggaran di Kabupaten Sumenep masih diprioritaskan untuk perbaikan sekolah dasar (SD), namun itu pun jumlahnya sangat terbatas.

“Tahun ini tidak ada anggaran APBD untuk SMP karena masih diprioritaskan ke sekolah dasar.” ungkap dia.

Setiap tahun, jumlah bangunan yang diperbaiki jauh lebih sedikit dibanding jumlah bangunan yang rusak.

Kondisi ini membuat proses perbaikan berjalan lambat.

Perbaikan bangunan sekolah menggunakan asas ketuntasan.

Artinya, perbaikan difokuskan pada satu sekolah hingga tuntas, kemudian bergeser ke sekolah lainnya.

Pendekatan ini diterapkan agar hasil perbaikan lebih maksimal.

“Perbaikan memakai asas ketuntasan, satu sekolah diselesaikan dulu baru pindah ke sekolah lain,” tutur dia.