Sebulan Sekolah di Pamekasan Disegel, Siswa: Kami Ingin Sekolah seperti Dulu

Penyegelan yang dilakukan ahli waris terjadi pada Minggu, 19 Oktober 2025. Hingga saat ini, 111 siswa terpaksa belajar di ruang tenda darurat yang didirikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Raya, salah satu siswa, mengungkapkan harapannya untuk bisa kembali belajar di dalam kelas.

"Kami ingin sekali belajar di kelas seperti dulu," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keinginannya tersebut sejalan dengan harapan siswa lainnya, agar mereka dapat belajar dengan lebih tenang dan aman.

Senada dengan itu, Lia, siswa lainnya, juga menyatakan keinginan yang sama.

"Di sini tidak nyaman. Saya ingin belajar di kelas. Tapi mau gimana lagi," ungkapnya.

Lia berharap agar sekolah tidak ditutup lagi, mengingat belajar di tenda sangat tidak enak, terutama saat hujan yang membuat tenda becek dan air masuk, serta saat cuaca panas yang membuat debu berterbangan.

Orang tua siswa, Hari, sangat berharap agar persoalan di SDN Tamberu 2 segera diselesaikan oleh pemerintah.

"Kami sangat berharap pemerintah bertindak jangan dibiarkan anak telantar. Ahli waris segera dipanggil untuk mencari solusi terbaik," ujarnya.

Ia mengkhawatirkan kondisi siswa yang belajar di tenda saat musim hujan, di mana air sering masuk ke dalam tenda, dan kondisi tanah yang berlumpur serta sampah yang berserakan di sekitar tenda.

Ahli waris, Ach Rasyidi, menyampaikan bahwa sejak penyegelan, tidak ada koordinasi dari pemerintah, baik dari pihak kecamatan maupun Disdikbud.

"Tidak ada koordinasi sama sekali dengan kami sampai hari ini," katanya.

Sementara itu, Kepala SDN Tamberu 2, Angga Diyan Kristiawan dan Kepala Disdikbud Pamekasan, Mohamad Alwi, menolak memberikan keterangan saat dikonfirmasi.

Bahkan, sejumlah guru pun dilarang memberikan informasi terkait situasi ini.

Akibat penyegelan tersebut, 111 siswa SDN Tamberu 2 terpaksa belajar dalam satu tenda yang dibagi menjadi tiga kelas, dengan satu bangku ditempati oleh tiga siswa.

Penyegelan ini dilakukan oleh ahli waris yang menutup pintu pagar sekolah dengan alasan belum adanya ganti rugi tanah dari pemerintah.