48.985 Warga Lumajang Tidak Lulus SD

Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Lumajang menunjukkan, penduduk di Lumajang pada 2025 berjumlah 1.125.725 jiwa.

Dari jumlah di atas, sebanyak 145.387 orang dinyatakan belum lulus SD atau sekolah lain yang sederajat.

Padahal, jumlah penduduk Lumajang usia 6-13 tahun atau usia SD hanya 96.402 orang.

Artinya, sisanya sebanyak 48.985 orang yang belum tamat SD berusia lebih dari 13 tahun.

Sekretaris Dispendukcapil Kabupaten Lumajang Yohanes Kobba menyampaikan, 48.985 orang yang dinyatakan belum tamat SD tidak termasuk anak-anak yang belum memasuki usia sekolah.

Sebab, anak-anak yang belum usia sekolah dikategorikan terpisah dalam kelompok belum sekolah sebanyak 215.286 jiwa.

"Data belum tamat SD ini beda dengan data yang belum sekolah, kalau yang belum sekolah itu termsasuk anak-anak kecil yang memang belum memasuki usia sekolah," kata Yohanes di Lumajang, Rabu (30/10/2025).

Menurut Yohanes, tingginya jumlah warga yang tercatat tidak lulus SD di Lumajang disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat untuk memperbarui data kependudukan.

Ia mengatakan, banyak warga Lumajang yang sudah menempuh pendidikan di perguruan tinggi atau bahkan bekerja tapi tidak memperbarui data kependudukannya.

Akibatnya, dalam data kependudukan, tercatat pendidikannya masih SD bahkan belum sekolah.

"Data yang kami terima dari pusat memang agak tinggi untuk yang belum tamat SMP karena masyarakat ini belum memahami betul tentang pentingnya kartu keluarga, sehingga banyak yang belum update misal anaknya sudah kuliah tapi di KK masih tercantum SD," ujar Yohanes.

Ia mengatakan, proses pembaruan data sebenarnya tidak membutuhkan waktu yang lama.

Sebab, dalam hitungan jam, warga yang mengurus pembaruan data sudah bisa membawa pulang kartu keluarga baru maupun KTP baru.

"Prosesnya sebentar 1 jam selesai, tinggal bagaimana menumbuhkan kesadaran warga akan pentingnya pembaruan data," katanya. 

Yohanes menyebut, pembaruan data kependudukan sangat penting baik bagi warga maupun bagi pemerintah.

Sebab, data yang akurat akan menentukan arah kebijakan pemerintah. Seperti, menghindari adanya program bantuan yang tidak tepat sasaran.

"Kami mengimbau seluruh masyarakat memperbarui data karena banyak manfaatnya dan sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah," ucap dia.