Pemkot Blitar Akan Kurangi Bansos Beras Imbas Pemangkasan APBD 2026

Namun demikian, program bansos beras dari Pemerintah Kota (Pemkot) yang bernama program Beras Kesejahteraan Daerah (Rastrada) itu akan dirasionalisasi nilainya dengan mengurangi nilai atau volume beras yang diberikan setiap bulannya kepada keluarga miskin penerima manfaat.

“Bukan dihapus. Tapi volume berasnya yang kita kurangi. Mungkin jumlah penerima manfaat tetap atau ada rasionalisasi sedikit,” ujar Ibin saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (24/10/2025).

“Konkretnya seperti apa, ini sedang kita godok konsepnya,” kata dia.

Tahun ini, Pemkot Blitar memberikan bantuan Rastrada kepada 7.751 keluarga miskin dengan masing-masing mendapatkan beras 10 kilogram per bulan atau senilai Rp 130.000.

Program yang diinisiasi Wali Kota Blitar terdahulu, Santoso, ini menyedot dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sekitar Rp 12 miliar.

Pada 2024, program ini menelan anggaran belanja sebesar Rp 14,86 miliar dengan jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak 9.514.

Ibin menegaskan bahwa rasionalisasi anggaran belanja untuk program Rastrada sulit untuk dihindari mengingat adanya pemangkasan yang sangat besar sejumlah komponen pendapatan daerah di 2026 yang totalnya mencapai lebih dari Rp 150 miliar.

Nilai APBD 2026 pun diproyeksikan mengalami penyusutan hingga Rp 155 miliar, dari Rp 943 miliar di 2025 menjadi Rp 793 di 2026.

Pemangkasan terbesar berasal dari komponen pendapatan transfer (pemerintah pusat) ke daerah (TKD) yang susut dari Rp 614 miliar di 2025 menjadi Rp 500 miliar di 2026.

Menurut Ibin, penghematan anggaran bansos Rastrada sebagian akan digunakan untuk membiayai program pemberian makan gratis yang disebut dengan “program rantangan” bagi warga manula atau jompo dari keluarga miskin yang dinilai lebih mendesak dari sisi kemanusiaan.

“Program rantangan ini menyasar masyarakat rentan yang paling bawah, langsung diberi makan. Harapannya nanti bisa setiap hari,” ujar Ibin tanpa menyebut jumlah penerima manfaat.

Ibin juga mengaku telah melakukan lobi intensif ke pemerintah pusat untuk meminta agar Kota Blitar menjadi salah satu dari 104 kabupaten atau kota di Indonesia yang akan menjadi lokasi pendirian Sekolah Rakyat.

Menurutnya, Pemkot Blitar telah menyiapkan satu lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang direncanakan mulai dibangun di 2026.

“Saya sependapat dengan Pak Presiden Prabowo yang lebih memberikan prioritas bantuan dan subsidi untuk pendidikan anak dari keluarga miskin dan memperbaiki gizi mereka,” ujar Ibin. 

Adapun jumlah penduduk miskin Kota Blitar, berdasarkan survei BPS, sebanyak 10.596 jiwa atau 6,6 persen dari total populasi sebanyak 160.540 jiwa.

Program Rastrada Kota Blitar menyasar warga miskin yang belum tercakup sebagai penerima manfaat dari sejumlah paket bantuan sosial yang diberikan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinisi Jawa Timur.