Sekolah Disegel, 111 Siswa SD Tamberu 2 Pamekasan Telantar, Belajar di Tenda Tanpa Kursi

Sudah lima hari para siswa tidak bersekolah. Sejak Minggu (19/10/2025) pintu sekolah mereka disegel oleh ahli waris yang mengaku sebagai pemilik lahan sekolah itu. 

Alhasil, sejak Senin lalu, siswa-siswa hanya datang untuk mengambil menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebelumnya diberitakan, ahli waris menyegel sekolah itu menyusul sengketa lahan yang belum tuntas antara ahli waris dan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Penyegelan tersebut merupakan kali kedua setelah sempat terjadi pada tahun 2024 lalu. Ahli waris, Ach. Rosyidi, mengungkapkan, penyegelan sebagai bentuk protes kepada pemerintah, Sebab, tanah yang ditempati SDN Tamberu 2 adalah milik keluarganya. 

Akibat penyegelan itu, kini demi melanjutkan proses belajar,  puluhan wali murid berinisiatif menggunakan tenda Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) yang didirikan sejak dua hari lalu.

Para orangtua membantu membersihkan di area tenda, baik di dalam maupun di luar tenda.

Mereka sengaja membawa peralatan dari rumah, mulai dari sapu lidi, cangkul dan sejumlah perlatan lain.

"Kami membantu guru membersihkan tempat di dalam dan di luar tenda. Dengan harapan anak kami bisa segera belajar," kata Juhairiyah, salah satu wali murid.

Juhairiyah menyampaikan, pihak sekolah masih kesulitan mendapatkan bangku untuk dua tenda darurat. Pasalnya, bangku di dalam sekolah belum diizinkan diambil untuk dipindahkan ke tenda.

"Ada wali murid yang coba meminta izin ke ahli waris untuk ambil bangku. Tapi tidak diperbolehkan," kata Juhairiyah.

Juhairiyah mengatakan, kemungkinan siswa akan belajar di tenda dengan alas tikar.

Sebagai wali murid, dia mengaku khawatir dengan kondisi tersebut, apalagi sudah mulai musim hujan.

"Kami sangat berharap persoalan ini segera selesai. Sudah lima hari siswa tidak bisa belajar normal," ucapnya.

Meski begitu, para siswa pun tetap datang setiap hari. Selain untuk mengambil menu Makan Bergizi Gratis (MBG), mereka pun berharap bisa bersekolah lagi.

Bahkan, kedua pihak belum berupaya berkoordinasi dengan ahli waris sejak pertama kali sekolah disegel.

Rasyidi mengaku, hingga kini tidak ada pihak sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya berkoordinasi.

"Tidak ada koordinasi dengan kami baik melalui telepon maupun bertemu langsung," kata dia.

Rasyidi mendengar, sempat ada rapat di Kantor Kecamatan Batumarmar. Saat itu hadir Kepala Disdikbud Mohamad Alwi, Camat Batumarmar R. Muhammad Lutfi, kepala sekolah dan wali murid.

"Dalam pertemuan itu tidak ada pembahasan penyelesaian dengan kami. Malah mereka membahas soal relokasi siswa," kata dia.

ia menilai tidak ada itikad baik dari pemerintah untuk menyelesaikan sengketa lahan.

"Hati nurani kami tidak tega kepada siswa. Tapi memang tidak ada itikad baik dari sekolah maupun dari Disdikbud," sebut Rasyidi.