Kementerian PPPA Pantau Pendampingan Santri yang Jadi Korban Kekerasan Fisik di Ponpes Malang

"Layanan Tim Sapa 129 telah berkoordinasi dengan UPTD PPA Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang untuk memantau pendampingan lanjutan yang akan dilakukan terhadap korban," kata Plt Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Ratna Susianawati, Kamis (23/10/2025).

Sejauh ini, UPTD PPA setempat telah melakukan pendampingan komprehensif, mulai dari layanan psikologis, pemantauan kondisi korban, hingga pendampingan hukum.

Selain itu, telah difasilitasi komunikasi antara korban dan orang tua yang bekerja di luar negeri guna memastikan dukungan emosional dan pemulihan anak berlangsung optimal.

Ia menyesalkan masih marak aksi kekerasan di lembaga pendidikan.

"Tindak kekerasan yang terjadi menunjukkan masih lemahnya sistem perlindungan anak di satuan pendidikan formal dan nonformal. Sebagai negara pihak dari Konvensi Hak Anak, kita semua berkewajiban memastikan bahwa setiap lembaga pendidikan termasuk pesantren, adalah ruang yang aman dan ramah bagi anak," katanya.

Ia menekankan pentingnya memperkuat mekanisme pengawasan dan standar perlindungan anak di pesantren agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

"Kekerasan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan apalagi dilakukan oleh pihak yang seharusnya menjadi teladan bagi para santri," ujar Ratna Susianawati.

Kementerian PPPA mengapresiasi aparat penegak hukum yang telah mengumpulkan alat bukti yang kuat sehingga pelaku dapat ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini masuk dalam proses pemberkasan di kejaksaan.

Pelaku kekerasan fisik adalah pengasuh dari pondok pesantren tempat korban belajar.