Terhambat BI Checking dan Pasar Murah, Anggota Koperasi Desa Merah Putih di Sidoarjo Alami Kesulitan

Koperasi ini diresmikan pada Juli 2025 oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Kehadirannya sempat meraih antusiasme tinggi dari warga, dengan penjualan beras mencapai dua ton.

Namun, setelah tiga bulan beroperasi, kondisi keuangan KDMP Kupang Sidoarjo tidak sebaik yang diharapkan.

Saat ini, anggota koperasi yang berjumlah 20 orang harus berjuang mendapatkan modal pinjaman.

“Selama ini lancar-lancar saja dana seadanya dari iuran anggota,” kata Ketua KDMP Kupang, Kartawi, saat ditemui Kompas.com, Jumat (17/10/2025).

Awalnya, keuangan KDMP berjalan cukup baik dengan mengandalkan simpanan wajib pokok anggota.

Namun, seiring berjalannya waktu, untuk membeli kebutuhan produk seperti minyak, beras, gula, dan air mineral, anggota harus pintar memutar uang pendapatan yang terbatas.

“Kalau ada uang kita beli, ya kita putar aja itu terus, gimana caranya pokoknya harus muter uangnya. Kalau mau stok nggak ada uangnya,” ungkap Kartawi.

Sebelumnya, KDMP mendapat kemudahan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan sistem kontra pembayaran.

Namun, untuk pengiriman produk kedua, KDMP kini diwajibkan membayar dengan sistem cash on delivery (COD) dan cash before shipment (CBS).

“Dulu dipinjami, bayar belakangan. Sekarang minta COD, malah yang terbaru lewat aplikasi. Harus bayar dulu walaupun barang belum datang,” ungkapnya.

Terhambat syarat BI checking

Untuk mengatasi masalah modal, KDMP mengajukan pinjaman kepada Himbara melalui BRI.

Namun, proses ini terhambat syarat BI checking.

“Di awal tidak diberitahu kalau syaratnya ada BI checking untuk pengurus dan pengawas, jadi kita ada apanya masyarakat desa tanpa syarat tertentu,” ungkap Kartawi.

Salah satu anggota koperasi memiliki status BI checking merah dan mengalami kesulitan mendapatkan bukti pelunasan kredit yang telah dilunasi sejak 2020.

Kendala lain yang dihadapi KDMP adalah program pasar murah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Meskipun program ini menguntungkan warga, namun mengancam keberlangsungan KDMP.

“Ada drop-dropan (Pasar Murah) dari Disperindag itu tiap desa wajib beli tiga ton (beras) itu harga kirim, lah kami harga jual,” kata Kartawi.

Melalui program tersebut, desa menjual beras ukuran 5 kilogram dengan harga Rp 55.000, sedangkan KDMP membeli seharga Rp 56.500 ditambah ongkos kirim.

“Kalau jual Rp 55.000 sampai Rp 56.000 kita gak dapat untung. Bagaimana pertanggungjawaban kita ke anggota akhir tahun nanti,” keluhnya.

Kartawi berharap masyarakat Desa Kupang, Jabon, Sidoarjo dapat bergabung menjadi anggota dan melibatkan KDMP dalam berbagai kegiatan desa.

“Kami juga pengin barangkali ada pihak ketiga yang bisa bekerja sama membantu kami,” pintanya.