Tak Satupun SPPG di Kota Madiun Miliki SLHS, Wawali: 4 Sedang Urus Izin

Padahal 7 SPPG itu sudah melayani pemberian makanan bergizi gratis bagi belasan ribu siswa di Kota Madiun.

Wakil Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun menyatakan dari 7 SPPG yang beroperasi baru 4 yang mengurus SLHS. Sementara 3 lainnya baru tahap komunikasi.

"Sekarang sudah mengurus empat dari tujuh SPPG ke Dinkes Kota Madiun. Sementara lainnya sudah komunikasi,” kata Bagus, Kamis (16/10/2025).

Bagus mengatakan Pemkot Madiun sudah menggelar rapat terkait percepatan pengurusan SLHS.

Salah satunya Dinkes Kota Madiun memberikan pendampingan bagi SPPG yang mengurus SLHS.

Menurut Bagus, SPPG yang sudah beroperasional diberikan waktu satu bulan sejak informasi wajib SLHS diberikan pemerintah pusat.

Sementara bagi SPPG baru diharuskan mengurus SLHS baru boleh beroperasi.

“Aturannya, kalau SPPG-nya sudah berjalan maka diberikan waktu satu bulan setelah informasi itu diberikan,” jelas Bagus.

Kendati melakukan pendampingan, kata Bagus, SPPG tetap harus memenuhi seluruh persyaratan yang diminta untuk mendapatkan sertifikat SLHS.

Pasalnya perintah dari satuan tugas pembuatan SLHS harus sesuai prosedur dan aturan yang sudah ditetapkan.

“Memang ada pendampingan dari dinkes. Tentu kami bantu untuk percepat tetapi bukan bantu permudah kemudian melalaikan (syarat) tidak,” kata Bagus.

Menyoal posko pengaduan menyusul informasi penerima manfaat tidak boleh menyampaikan keluhan soal MBG ke publik, Bagus menuturkan Pemkot Madiun belum membuat posko pengaduan.

Namun ia sudah bersurat ke SPPI (Koordinator SPPG) untuk membuat kantor dengan memakai aset Pemkot Madiun.

“Saat ini posko pengaduan belum. Cuma kami meminta untuk SPPI membuat kantor dengan menggunakan aset milik Pemkot Madiun. Agar aduan nanti bisa langsung masuk ke SPPI. Kami sudah menawarkan tinggal menunggu balasan suratnya saja,” jelas Bagus.

Bagus mengakui banyak warga yang mengadu kepada diriya via pesan di akun media sosialnya.

Rata-rata pengaduan terkait kualitas makanan MBG. Aduan yang diterima dari masyarakat langsung diteruskan kepada SPPI.

“Soal pengaduan kami dari pemerintah belum membuat. Karena kewenangan ke lebih pemerintah pusat. Kalau kami buat nanti akan terlalu maju. Kami sudah inisiatif untuk menyiapkan tempat. Aduan kami perhatikan semua dan sudah kami teruskan ke SPPI. Kalau aduan banyak via DM terkait kualitas makanan,” kata Bagus.