Miris, Dari 40 SPPG Beroperasi di Pamekasan, Hanya 7 Dapur Kantongi Sertifikat

Data Dinas Kesehatan, sebanyak 40 SPPG sudah beroperasi dan mendistribusikan Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Dari 40 dapur MBG, sebanyak 27 sudah mengajukan SLHS. Namun, hanya 7 yang sudah lulus dan mengantongi izin.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan, Saifudin menyampaikan, jika 7 SPPG sudah layak mendapatkan izin dan memperoleh SLHS.

"Masih ada tujuh yang sudah mendapatkan sertifikat SLHS," katanya, Selasa (30/9/2025)

Diungkapkan, dari 27 yang sudah mengajukan sebanyak 20 SPPG disarankan melengkapi dokumen persyaratan LSHS.

Seperti hasil laboratorium air dan pangan. Termasuk penyuluhan keamanan pangan bagi penjamah.

"Kami masih dalam proses melakukan pemeriksaan sebelum mengeluarkan rekomendasi terhadap beberapa SPPG lainnya," ucapnya.

Saifudin menjelaskan tidak serta merta merekomendasi SPPG mendapatkan SLHS.

Namun ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Seperti pemeriksaan air yang digunakan di SPPG dan pemeriksaan terhadap alat masak yang dipakai.

Selanjutnya sampel makanan diperiksa. Apakah sudah aman atau masih terkontaminasi.

"Hal ini kita lakukan secara hati-hati karena berkaitan dengan keamanan makanan," ucapnya.

Tidak cukup itu, penjamah makanan juga dilatih untuk mendapatkan sertifikat.

Sebab menurutnya, penjamah makanan harus dilatih. Sehingga hasil makanan lebih steril dan benar-benar higienis.

"Setelah empat persyaratan dipenuhi dan hasil pemeriksaan baik, baru kami rekomendasikan untuk mendapatkan SLHS," katanya.

Saifudin menyampaikan setiap hari pengajuan SLHS terus bertambah. Rata-rata ada 5 pengajuan yang diterima Dinkes Pamekasan setiap hari.

Namun menurutnya, proses tetap harus dilakukan secara bertahap. Demi menjaga kehati-hatian dalam pemeriksaan.

"Kami tetap melakukan pengujian air dan alat secara profesional. Termasuk penyuluhan terhadap penjamah makanan harus efektif," ucapnya.

Jika tidak segera mendapatkan SLHS apakah SPPG berpotensi ditutup, Saifudin mengatakan imbauan dari Badan Gizi Nasional (BGN) mengarah ke hal tersebut.

Namun, pihaknya mengaku soal penutupan bukan ranah Dinkes Pamekasan. Pihaknya hanya fokus pada pemeriksaan kelayakan sesuai persyaratan menuju keluarnya SLHS.