Kasus Korupsi BSPS di Sumenep Mandek, Menteri Maruarar Sirait Jadi Sasaran Demo

Mereka mendesak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membuktikan pernyataannya perihal korupsi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sumenep senilai Rp109 miliar.

"Jangan hanya berkoar-koar di media dan forum resmi. Buktikan bahwa ada korupsi sebesar itu, buktikan kepada publik dan serahkan datanya ke aparat penegak hukum," kata orator aksi, Syaiful Bahri.

Para pendemo menilai, jika Ara tidak mampu membuktikan korupsi tersebut, sebaiknya dia mengundurkan diri dari jabatannya. "Lebih baik mundur daripada hanya koar-koar tanpa kejelasan," tegas Syaiful.

Selain berorasi dan membawa spanduk kecaman, pendemo juga menutup wajahnya dengan kertas bergambar wajah Ara sebagai bentuk sindiran politik.

"Tolong jangan jadikan kasus korupsi BSPS di Sumenep sebagai ajang pencitraan," seru dia.

Selain Ara, pendemo juga menuntut Kejaksaan Agung mengusut tuntas dugaan kasus tersebut.

"Kami minta Kejaksaan Agung serius dan transparan, jangan sampai kasus ini tenggelam," tambah Syaiful.

Tidak hanya itu, pendemo juga mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja Menteri, agar kasus BSPS tidak dijadikan panggung politik.

"Kita akan terus kawal, kasus ini seperti sengaja dibuat mengendap, bahkan dilupakan," kata dia. 

Kasus korupsi BSPS di Sumenep telah diambil alih Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sejak Mei 2025.

Ratusan pihak, mulai dari kepala desa, pendamping hingga koordinator program, sudah dimintai keterangan, namun hingga kini belum ada kemajuan berarti yang akhirnya memicu aksi unjuk rasa.