Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindag Sumenep, Moh Ramli, menyebut kendala utama ada pada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di koperasi.
“Tinggal jujur teman-teman, memang butuh, apa namanya, ada keterbatasan kemampuan SDM-nya, keterbatasan lain-lain untuk bikin proposal, sarana, dan lain-lain. Dan itu tetap kami dorong,” kata Ramli kepada Kompas.com, Senin (22/9/2025).
Ramli menambahkan, koperasi yang stagnan umumnya masih berpikir pasif dan hanya menunggu bantuan dana eksternal.
“Yang jalan di tempat dimaksud, yang mindset-nya hanya menunggu dana eksternal yang pinjaman dari Himbara,” tambahnya.
Padahal, menurut Ramli, pemerintah sudah memberi ruang agar koperasi bisa bergerak lebih mandiri.
“Sebetulnya pemerintah telah memberikan jalan dan memberikan ruang, ayo bergerak, bagi yang mau pinjam,” tuturnya.
Ramli juga menjelaskan, koperasi perlu membuat proposal dan kajian bisnis, lalu menyerahkannya ke kepala desa untuk dimusyawarahkan bersama sebelum diajukan ke bank.
“Silakan buat proposal, buat kajian bisnis, hasil proposalnya serahkan kepala desa, musyawarahkan ke musyawarah desa, selesai di situ, tinggal diserahkan ke pihak bank,” urai Ramli.
“Artinya pinjaman tidak serta merta datang, ini dipinjamkan. Tapi silakan yang butuh berproses,” jelasnya.
Saat ini, pihak bank disebut sudah siap menyalurkan pinjaman dan menunggu pengajuan resmi dari koperasi.
“Sekarang pihak bank dalam posisi menunggu, dan itu sudah clear di internal kami. Dari sisi pemahaman dan sosialisasi sudah selesai,” tegasnya.
Sebelumnya, 105 Koperasi Merah Putih di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kini diprioritaskan untuk mendapatkan pinjaman dari Himpunan Bank Negara (Himbara).
Pinjaman ini akan disalurkan melalui Bank Negara Indonesia (BNI) selaku Himbara yang ditunjuk di Sumenep.
"Koperasi yang mendapat prioritas, berada di desa dengan status mandiri," kata Ramli beberapa waktu lalu kepada Kompas.com.
https://surabaya.kompas.com/read/2025/09/22/142713478/banyak-koperasi-merah-putih-di-sumenep-stagnan-pemkab-sebut-sdm-lemah