ATR/BPN I Surabaya Ungkap Dasar Alasan Tanah Darmo Hill Diklaim PT Pertamina Sebabkan Warga Tak Bisa Urus Surat

Mediasi ini dilakukan terkait dugaan sengketa tanah yang melibatkan klaim PT Pertamina (Persero) atas lahan yang diklaim masih terkait dengan tanah eigendom.

Diketahui, eigendom adalah sistem pertanahan warisan Belanda yang merujuk pada hak kepemilikan penuh atas tanah.

Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tahun 1960, hak eigendom tidak lagi dikeluarkan dan harus dikonversi menjadi hak milik sesuai hukum Indonesia.

Surya Pramono, pengurus ketua RT 4/RW 5, mengungkapkan bahwa klaim ini menyebabkan warga kesulitan melakukan perpanjangan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) maupun transaksi jual-beli, meskipun mereka telah mengantongi sertifikat hak milik (SHM).

“Banyak dari kita (para korban) yang sudah tinggal di sini berpuluh-puluh tahun dan sebelumnya tidak pernah ada masalah seperti ini. Tapi, kenapa tiba-tiba ada klaim milik Pertamina,” ujarnya.

Pramono menambahkan, para warga tidak pernah mendapatkan pemberitahuan atau sosialisasi terkait klaim kepemilikan tanah oleh PT Pertamina (Persero).

“Sejak awal kami mengurus SHM atau SHGB juga diproses melalui BPN,” terangnya.

Ia menegaskan bahwa BPN seharusnya menjadi lembaga independen yang tidak dapat diintervensi pihak luar, terutama jika klaim tanah eigendom tersebut tidak didukung bukti yang jelas.

Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I, Budi Hartanto, menjelaskan bahwa klaim tersebut didasari atas surat permohonan dari PT Pertamina (Persero) mengenai tanah bekas eigendom veponding (EV) no 1278.

Akibatnya, sekitar 300 kepala keluarga mengalami kesulitan meningkatkan status hak guna bangunan (HGB) menjadi sertifikat hak milik (SHM).

Bahkan, beberapa warga yang telah memegang SHM juga mengalami kendala dalam transaksi jual beli.

Dalam surat tertanggal 6 November 2023, PT Pertamina (Persero) mengeklaim memiliki tanah di Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, berdasarkan beberapa dokumen dan keputusan pemerintah yang mengalihkan hak atas tanah kepada mereka.

Pihak Pertamina juga meminta agar kantor ATR/BPN I Surabaya menangguhkan setiap permohonan pendaftaran hak atas tanah yang berkaitan dengan eks EV 1278.

“Dalam rangka upaya penyelesaian permasalahan ini, memang pelayanan sementara kami hentikan sembari kami melakukan analisis data,” ujar Budi.

Ia menambahkan bahwa diskusi lebih lanjut akan dilakukan dengan kantor wilayah ATR/BPN untuk mencari upaya penyelesaian.

Armuji juga menyarankan warga membentuk grup WhatsApp sebagai sarana komunikasi dalam mengawal kasus tersebut.

“Sekarang ini zamannya media sosial, jadi saran saya bikin grup WhatsApp dulu kalau perlu masukkan saya juga ke grup itu,” katanya.

Ia berkomitmen menyampaikan perkara ini kepada Kementerian ATR/BPN dan meminta warga untuk membuat surat pengaduan kepada badan aspirasi DPR RI.

“Saya sudah kontak dengan kawan-kawan saya di DPR RI, Bapak Ibu bisa membuat surat pengaduan agar dapat diproses,” tuturnya.

Armuji juga mendorong warga untuk memviralkan kasus ini agar mendapatkan perhatian lebih dari PT Pertamina.

“Karena sekarang itu zamannya media sosial, jadi viralkan saja biar bisa didengar oleh PT Pertamina,” ujarnya.

Ia menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan meminta warga tidak menyerah.

“Saya tahu wilayah Darmo Hill ini bukan kawasan ecek-ecek, jadi saya juga minta tolong agar tidak menyerah begitu saja pada perkara ini,” tegasnya.