7 Perwakilan Organisasi Mahasiswa di Kota Malang Datangi Kantor DPRD, Sampaikan 10 Tuntutan

Pertemuan ini menegaskan pilihan dialog sebagai langkah awal, namun diiringi peringatan keras bahwa aksi jalanan akan menjadi opsi jika aspirasi mereka diabaikan.

Audiensi yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Malang ini menjadi wadah bagi perwakilan mahasiswa dari KAMMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, KMHDI, dan Hikmahbudi untuk menyuarakan keresahan mereka secara langsung.

Mereka menuntut agar DPRD tidak hanya mendengar, tetapi bertindak sebagai jembatan efektif ke pemerintah pusat.

Perwakilan Cipayung Plus sekaligus Ketua Umum PD KAMMI Malang, Muhammad Aris Pratama berharap kehadiran Cipayung Plus bukan hanya formalitas semata.

Pihaknya ingin 10 tuntutan yang ada dapat ditindaklanjuti atau tidak hanya didengar saja.

"Ada kurang lebih 10 tuntutan kami pada kesempatan kali ini. Hanya memang kurang lebih kita merespon hari ini beberapa situasi kondisi yang terjadi secara nasional. Dan tentunya kami juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan situasi kondisi di Kota Malang juga," kata Muhammad Aris Pratama pada Kamis (4/9/2025).

Di hadapan Ketua DPRD Amithya Ratnanggani Sirraduhita dan beberap anggota dewan lainnya, aliansi mahasiswa memaparkan sepuluh tuntutan yang mencakup isu nasional dan lokal.

Tuntutan ini lahir dari akumulasi kekecewaan publik terhadap kinerja pemerintah dan legislatif.

Berikut adalah sepuluh tuntutan yang diajukan :

1. Revisi Tunjangan DPR RI dan DPRD Kota Malang yang dinilai menciptakan kesenjangan dengan kondisi ekonomi rakyat.

2. Audit Kinerja dan Anggaran Lembaga Legislatif di tingkat pusat dan daerah untuk transparansi serta menerapkan Key Performance Indicator (KPI).

3. Hentikan Tindakan Represif Aparat selama demonstrasi.

4. Segera Sahkan RUU Perampasan Aset sebagai bagian pemberantasan korupsi.

5. Reformasi Institusi POLRI seperti menerapkan KPI.

6. Hukum dan Adili Anggota POLRI yang terbukti melakukan kekerasan.

7. Naikkan Gaji Guru di Kota Malang untuk menutup kesenjangan kesejahteraan dengan pejabat publik.

8. Kaji Ulang Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Malang yang dianggap memberatkan masyarakat.

9. Bentuk Satuan Kerja (Satker) Penanganan PHK di tingkat daerah.

10. Kawal Data Guru yang belum masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Para perwakilan mahasiswa menegaskan bahwa pertemuan ini adalah ujian kepercayaan. Mereka berharap, tidak sampai sampai turun ke jalan lagi untuk menyuarakan tuntutan yang ada dengan tidak diabaikan oleh para wakil rakyat.

"Jadi ada sepuluh tuntutan dari kami. Mudah-mudahan dapat kita sama-sama perjuangkan warga Kota Malang khususnya," katanya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa.

Aspirasi terkait isu nasional akan diteruskan ke DPR RI melalui berbagai jalur, termasuk email dan surat resmi.

"Untuk tuntutan yang menjadi kewenangan pusat, akan kami teruskan. Untuk empat poin yang bisa kami koreksi di Kota Malang seperti tunjangan DPRD, audit kinerja, gaji guru, dan PBB ini menjadi bahan diskusi kita," jelas Amithya.

Ia juga mengklarifikasi terkait tunjangan.

Dia menegaskan, DPRD Kota Malang tidak memiliki komponen tunjangan perjalanan luar negeri dan pajak.

Ia menyampaikan, bahwa seluruh pendapatan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres).

"Kami tidak ada, bahkan yang ada adalah efisiensi," katanya.