Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Chromebook, Kepala Disdikbud Kota Malang: Daerah Hanya Terima Barang Jadi

Pernyataan tersebut menanggapi setelah pihaknya diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

Suwarjana mengatakan, bahwa pengadaan Chromebook merupakan wewenang penuh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Menurutnya, posisi Disdikbud Kota Malang, sama seperti dinas pendidikan di daerah lain, hanyalah sebagai penerima barang.

"Proses pengadaan itu sepenuhnya di tingkat pusat. Kami di daerah hanya menerima barang yang sudah dikirim," kata Suwarjana pada Jumat (29/8/2025).

Ia menegaskan, hanya sebatas saksi untuk memberikan keterangan mengenai alur penerimaan dan distribusi di Kota Malang.

Terkait kondisi dan penyaluran Chromebook ke sekolah-sekolah, Suwarjana menyampaikan tidak ada masalah. Meski begitu, ia belum bisa merinci jumlah pasti unit yang diterima Kota Malang.

"Hingga saat ini, kami tidak menerima keluhan apa pun. Barang diterima dalam kondisi baik, sesuai spesifikasi, dan tanpa cacat. Semua aman," katanya.

Di sisi lain, Kasi Intelijen Kejari Kota Malang, Agung Tri Radityo, menyampaikan bahwa pemeriksaan hal tersebut merupakan bagian dari penyidikan yang diperintahkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pemeriksaan saksi di daerah, termasuk Kepala Disdikbud dan beberapa kepala sekolah SD serta SMA di Malang pada Senin (11/8/2025), bertujuan untuk mendalami peran empat tersangka yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Kejagung.

"Seluruh tersangka dalam kasus ini berasal dari lingkup pemerintah pusat. Pejabat daerah yang kami periksa berstatus sebagai saksi penerima bantuan," jelas Agung.

Agung juga memastikan bahwa proses hukum ini tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Pihak kejaksaan juga tidak menyita Chromebook yang telah didistribusikan ke sekolah-sekolah sebagai barang bukti.

"Berdasarkan laporan, laptop tersebut masih aktif digunakan untuk mendukung pendidikan. Pemeriksaan terhadap para pejabat penerima di seluruh Indonesia dinilai sudah cukup untuk melengkapi berkas penyidikan," pungkasnya.