Demo di Pelabuhan Ketapang, Sopir Keluhkan Kena Pungli di Lahan RTK

Mulai dari jaminan tidak adanya kembali kemacetan di Pelabuhan Ketapang yang beberapa waktu lalu terjadi, hingga mengadukan pungutan liar (pungli) yang mereka hadapi di lahan ruang tunggu kendaraan (RTK).

Para sopir mengaku ditarik biaya parkir sebesar Rp 25 ribu tiap kali masuk, dan biayanya akan diakumulasi dengan lama kendaraan menginap di RTK.

"Kendaraan per masuk dikenakan Rp 25.000. Kalau selama 2 hari, 3 hari bisa Rp 75.000 untuk parkir saja," kata salah satu pendemo, Suyitno.

Sopir mengatakan bahwa mereka keberatan dengan nominal yang ditetapkan, serta mengatakan bahwa masyarakat berhak menggunakan RTK yang bebas pungli selama terkait kepentingan umum.

Menjawab hal tersebut, general manager Pelindo Cabang Pelabuhan Tanjung Wangi Eko Budyasmoro mengatakan bahwa pengelolaan RTK dilakukan oleh BUMDes setempat dan Pelindo mengaku tidak memiliki hubungan dengan BUMDes terkait pengelolaan RTK.

Pelindo Tanjung Wangi juga akan mengakomodir tuntutan sopir dengan melakukan pemanggilan kepada pihak BUMDes.

"Saya akan panggil BUMDes untuk menanyakan terkait operasional dan dasarnya apa (menentukan tarif)," kata Eko.

Sementara itu, dari hasil rapat ASDP bersama KSOP, BPTD, Pelindo, dan asosiasi pelaku usaha pelabuhan telah menyusun sejumlah komitmen bersama yang akan dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

Meliputi penguatan koordinasi lintas instansi, penataan ulang pola antrean kendaraan agar lebih adaptif terhadap dinamika lalu lintas, serta peningkatan kanal komunikasi untuk mempercepat penyampaian informasi di lapangan.

"Tarif dan fasilitas RTK juga menjadi perhatian, yang akan ditinjau dengan prinsip transparansi dan peningkatan mutu layanan," tandas general manager ASDP Ketapang, Yannes Kurniawan.