Massa Demo di Kantor Bupati, Protes Pengelolaan APBD 2025 Pamekasan

Mereka melakukan protes karena mendeteksi pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada APBD 2025 akan dimonopoli oleh wakil rakyat.

Massa berdatangan dari enam kecamatan di Pamekasan, mulai dari Kecamatan Larangan, Pamekasan, Tlanakan, Waru, Pademawu, dan Kecamatan Pakong.

Demonstran berkumpul di Monumen Arek Lancor Pamekasan.

Selanjutnya, mereka bergerak ke Kantor Bupati dan menyampaikan aspirasi.

Mereka meminta agar pengelolaan APBD dilakukan sesuai prosedur.

Selain itu, demonstran mendapatkan beberapa bukti pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang dipindah lokasi.

"Kami sengaja datang ke sini untuk meminta Bupati Pamekasan mengklarifikasi apakah benar DPRD melakukan monopoli pekerjaan proyek pembangunan di Pamekasan," kata koordinator lapangan aksi, Ach Suhairi.

Selain itu, demonstran menemukan hibah bantuan terhadap dua masjid yang masing-masing dianggarkan Rp 100 juta tetapi belum ditandatangani oleh Bupati Pamekasan Kholilurrahman.

"DPRD ini yang menyetujui anggaran. Bukan berarti mereka mengerjakan sendiri pengadaan jasa melalui orang-orangnya," ucapnya.

Demonstran sempat berusaha masuk ke Kantor Bupati Pamekasan untuk melakukan penyegelan karena tidak ditemui Kholilurrahman.

Namun, mereka dihadang oleh anggota polisi, sehingga sempat terjadi ketegangan antara demonstran dan polisi.

Beberapa menit kemudian, Asisten III Bupati Pamekasan, Akhmad Zaini menemui mereka.

Demikian pula sejumlah anggota DPRD Pamekasan yang ikut meredam emosi demonstran. 

Akhirnya, beberapa perwakilan demonstran diminta masuk ke Kantor Bupati Pamekasan untuk menyampaikan tuntutannya.

"Di dalam kesepakatan kami, agar bupati mengklarifikasi jika DPRD tidak ikut campur terhadap pekerjaan proyek melalui orang-orangnya di Pamekasan. Selain itu, dana hibah yang belum ditandatangani harus terjawab dalam tujuh hari ke depan," ungkap Ach Suhairi.

Asisten III Pemkab Pamekasan, Akhmad Zaini mengaku bahwa keinginan demonstran akan ditindaklanjuti untuk dilaporkan kepada Kholilurrahman.

"Kami sudah menampung tuntutan mereka dan kami akan koordinasikan kepada pimpinan kami," katanya.

Setelah dilakukan pertemuan tertutup, demonstran membubarkan diri dan berjanji akan kembali jika tidak ada klarifikasi dari Bupati Pamekasan Kholilurrahman.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Ismail mengatakan bahwa adanya dugaan wakil rakyat memonopoli pelaksana proyek atau penyedia jasa di APBD 2025 belum tentu benar.

Sebab, menurutnya, semua perencanaan dilakukan oleh eksekutif.

DPRD hanya melakukan penyerapan aspirasi kepada masyarakat dan menyampaikan semua keluhan kepada pemerintah.

"Semua ada aturannya. Kita hanya bertugas menyerap aspirasi kepada masyarakat," katanya.