Atasi Banjir, Pemkot Malang Kejar Proyek Drainase Rp 154 Miliar yang Didanai Bank Dunia

Proyek ambisius ini diajukan untuk masuk dalam program pengendalian banjir nasional, National Urban Flood Resilience Project (NUFReP), yang didukung Bank Dunia (World Bank) dan Pemerintah Pusat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengatakan, Kota Malang telah masuk dalam survei awal program NUFReP beberapa waktu lalu.

Hal ini membuka peluang besar untuk mendapatkan dukungan pendanaan eksternal guna merealisasikan proyek infrastruktur vital tersebut.

"Kami bersyukur Kota Malang berpotensi mendapatkan bantuan dari program NUFReP. Tim dari Bank Dunia juga sudah melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesiapan kita dan memvalidasi data yang telah kami kirimkan," ujar Dandung, Kamis (17/7/2025).

Dua titik prioritas yang diusulkan yakni di kawasan Jalan Bondowoso–Tidar.

Proyek ini mencakup pembangunan dan peningkatan drainase serta pembangunan long storage (kolam retensi) dengan estimasi anggaran Rp 90 miliar.

Selain itu, juga koridor Jalan Letjen Sutoyo–Jaksa Agung Suprapto dengan fokus pada pembangunan dan peningkatan drainase dengan alokasi dana sekitar Rp 60 miliar.

Proyek ini direncanakan membentang dari titik awal di Taman Kediri (Jalan Gresik) hingga pertemuan Jalan Surabaya dengan Jalan Pahlawan Trip.

Dandung menyampaikan, tantangan utama yang harus dihadapi Pemkot Malang bukanlah pengadaan tanah, melainkan penyediaan lahan.

Sebab, lahan yang akan digunakan merupakan aset milik Pemkot Malang yang selama ini dimanfaatkan oleh warga untuk kegiatan usaha.

Tercatat ada sekitar 50 bangunan, terdiri dari 41 bangunan semi permanen dan 9 non-permanen yang terdampak.

Mayoritas yakni 46 bidang digunakan sebagai tempat usaha kuliner dan non-kuliner.

"Sesuai arahan Bapak Wali Kota, pendekatannya harus humanis dan mempertimbangkan kondisi sosial. Kami akan melakukan relokasi, bukan penggusuran," tegas Dandung.

Pemkot Malang telah menyiapkan solusi konkret untuk relokasi yakni untuk usaha non-kuliner akan direlokasi ke lahan seluas 6.000 meter persegi di sekitar Jalan Bondowoso.

Kemudian, usaha kuliner akan dipindahkan ke lantai 2 dan 3 Pasar Bareng yang masih memiliki ruang kosong.

"Sosialisasi awal kepada warga terdampak sudah kami lakukan bersama tim dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Warga sudah mengetahui rencana ini," katanya.

Pemkot Malang bergerak cepat untuk memenuhi seluruh readiness criteria yang disyaratkan.

Seluruh proses administrasi, termasuk penyelesaian dokumen lingkungan yakni UKL-UPL dan penyiapan lahan untuk relokasi, ditargetkan tuntas pada September 2025.

"Kami pastikan September semua urusan lahan dan administrasi selesai. Sehingga pada Oktober 2025, proses lelang atau pengadaan sudah bisa dimulai," ujar dia.

Dengan jadwal tersebut, penandatanganan kontrak diharapkan terjadi pada Januari 2026, dan pekerjaan konstruksi fisik dapat dieksekusi mulai Februari 2026.

Proyek ini diperkirakan memakan waktu pengerjaan selama 18 bulan.

Ketika ditanya mengapa tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dandung menjelaskan, nilai proyek yang sangat besar akan menyerap porsi anggaran signifikan.

Apabila dilakukan maka mengganggu alokasi untuk program Pemkot Malang lainnya.

"Anggarannya besar. Dengan adanya dukungan dari pusat dan Bank Dunia melalui NUFReP, semoga kita bisa merealisasikan penanganan banjir skala besar tanpa membebani APBD secara berlebihan," pungkasnya.