Status Kepegawaian Kepala Sekolah Rakyat di Pamekasan Masih Melekat ke Pemerintah Daerah

Namun status kepegawaian kepala sekolah masih melekat ke pemerintah daerah, Kamis (10/7/2025).

Informasi yang dirangkum kompas.com, kepala Sekolah Rakyat tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pamekasan sudah ditentukan.

Yaitu atas nama Aisyah Minarni Mukti yang berasal dari salah satu tenaga pendidik di SMPN 2 Pamekasan.

Kepala bidang Tenaga Pendidik (Kabid Tendik) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Pamekasan Fadlillah mengatakan, jika salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) tenaga pendidik di lingkungannya terpilih menjadi kepala Sekolah Rakyat.

"Kami tidak berkaitan dengan rekrutmen tenaga pendidik sekolah rakyat, tapi kepala sekolahnya adalah salah satu tenaga pendidik di wilayah Disdikbud Pamekasan," kata Fadlillah.

Dia menyampaikan, Aisyah yang terpilih sebagai kepala sekolah sudah mengikuti pelatihan beberapa hari lalu.

Bahkan, hasilnya pun sempat dilaporkan ke Disdikbud Pamekasan.

Namun, status kepegawaiannya masih melekat di Disdikbud.

Sebab belum ada pemberitahuan lanjutan soal status kepala sekolah rakyat.

"Untuk sementara masih SK di Disdikbud. Mungkin sambil menunggu status beliau di Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Kemensos langsung," katanya.

Sehingga, selama belum ada perubahan, pembayaran gaji yang bersangkutan dari anggaran di Disdikbud.

Fadillah menegaskan, jika pihaknya mendukung program presiden tersebut.

Sehingga, dinilai tidak menjadi masalah soal gaji yang masih membebani Disdikbud Pamekasan.

"Yang bersangkutan memang sempat menanyakan soal status. Namun, selama belum ada perubahan tetap dibayarkan gajinya melalui Disdikbud Pamekasan," ucapnya.

Sekolah rakyat di Pamekasan hanya dibuka untuk tingkat SMP.

Lokasi sekolah sudah dipastikan berada di gedung Eks Akper Pamekasan yang merupakan kepemilikan Politeknik Negeri Madura (Poltera).

Kepala Sekolah Rakyat tingkat SMP di Pamekasan, Aisyah Minarni Mukti mengungkapkan, soal statusnya masih menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

"Masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat mas,"katanya singkat.

Sebelumnya sudah dilakukan penjaringan siswa sebanyak 50 orang sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Jumlah itu akan bagi dua rombongan belajar (rombel), satu kelas berisi 25 siswa.