Demo Tolak Migas, Mahasiswa Tuding Pemkab Sumenep Abai Lindungi Kangean

Aksi tersebut bertujuan menuntut pembatalan seluruh kegiatan survei seismik migas yang dilakukan PT Gelombang Seismik Indonesia (GSI) dan PT Kangean Energy Indonesia (KEI) di wilayah Kepulauan Kangean.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa tidak hanya berorasi, tetapi juga membakar ban di halaman kantor Pemkab Sumenep sebagai bentuk kekecewaan dan protes terhadap sikap pemerintah yang dianggap diam.

"Survei (seismik) itu mengancam ruang hidup kami. Merusak ekosistem laut, mengganggu kehidupan sosial masyarakat Kangean," teriak Ahmad Faiq Hasan, salah satu orator aksi.

Massa aksi mendesak Pemkab Sumenep mencabut segala bentuk persetujuan atas kegiatan eksplorasi migas tersebut.

"Pemkab harus menyatakan sikap menolak proyek seismik migas sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat," tambah Faiq.

Mahasiswa menilai eksplorasi migas melanggar sejumlah aturan perundang-undangan, di antaranya UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UUD 1945 Pasal 28H dan 33, serta UU nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain itu, mereka juga menuding selama bertahun-tahun beroperasi, PT KEI tidak memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan di Kangean.

Minimnya fasilitas kesehatan, buruknya infrastruktur, serta kurangnya program pemberdayaan masyarakat menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut.

"Diamnya Pemkab adalah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi," tegas Faiq.

Aksi mahasiswa tersebut dihadiri Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar.

Dalam pertemuan tersebut, Dadang menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan terkait survei seismik migas oleh PT GSI dan PT KEI, karena semua kewenangan berada di pemerintah pusat.

"Kami tidak punya kewenangan untuk menghentikan atau menyetujui program tersebut, sepenuhnya pusat," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa program tersebut termasuk proyek strategis nasional yang berada di bawah kendali kementerian secara langsung.