LSM Picu Kericuhan di SD Negeri Duko, Disdik Sumenep Pilih Damai, Mengapa?

"Kemarin dengan pengawas sudah koordinasi, ya intinya kita selesaikan apa, secara baik-baik lah," kata Agus Dwi Saputra, Kepala Disdik Sumenep, Rabu (28/5/2025).

Agus juga menerangkan, sejauh ini Dinas Pendidikan belum ada rencana untuk membawa insiden di SDN Duko I ke ranah hukum.

"Belum (ada rencana) ke sana," lanjut Agus.

"Sekarang kan kedua belah pihak (Disdik dan LSM) ngak ada action apa-apa kan. Saling menunggu kan," terang dia.

Disdik meyakinkan bahwa aksi gebrak meja yang memicu kericuhan di SDN Duko I akan diselesaikan secara damai.

Disdik menilai insiden itu hanya dipicu oleh komunikasi yang kurang baik.

"Kita yang terbaik lah. Kita komunikasi. Ya ini kan cuma komunikasi kurang baik saja Mas," ujarnya.

"Kita tidak mau cari menang atau kalah. Tapi yang penting apa, satuan pendidikan ini bisa baik. Tidak diganggu lagi kan gitu," harap dia.

Ke depan, Disdik berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi.

Disdik meyakini, jika terjalin komunikasi dengan baik, insiden seperti di SDN Duko I tidak akan terjadi.

"Artinya kan begini. Masyarkaat itu boleh, mau menanyakan itu boleh, tapi kan semuanya ada mekanismenya tersendiri kan ya," urainya.

"Artinya kalau temen-teman wartawan datang dengan cara baik, Insya Allah diterima dengan baik kok. Apa-apa kan caranya kan, Mas," tuturnya.

Sebelumnya, pada hari Senin (26/5/2025) lalu, Muhlis, anggota LSM BIDIK menggebrak meja dan picu kericuhan di SDN Duko I, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Sumenep.

Kedatangan anggota LSM itu untuk menanyakan realisasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) senilai belasan juta rupiah yang peruntukannya diduga tidak sesuai.

Aksi tidak terpuji itu terekam video dan beredar luas di media sosial dan aplikasi pesan elektronik.

Atas insiden itu, Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) memiliki sikap berbeda Disdik Sumenep.

DPKS mendesak kepolisian turun tangan dan menindak tegas Muhlis, anggota LSM BIDIK yang picu kericuhan di lembaga pendidikan.

DPKS menilai, kontrol sosial tetap penting, tapi harus dilakukan dengan cara yang bijak dan membangun, bukan dengan cara kasar dan merusak suasana pendidikan.

"(Video) ini bukan cuma debat biasa, tapi sudah masuk kategori intimidasi. Guru-guru jadi takut, dan yang lebih parah, anak-anak ikut trauma," kata Mulyadi, ketua DPKS.