Desak Tidak Tebang Pilih Usut Korupsi BSPS, Warga Kembali Demo Kejari Sumenep

Aksi ini digelar di tengah pemeriksaan terkait kasus itu.

Adapun penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur memeriksa para kepala desa (kades), fasilitator BSPS tahun 2024, dan penerima manfaat sejak Rabu (21/5/2025).

Warga mendesak penyidik dari Kejati Jawa Timur dan Kejari Sumenep untuk tidak tebang pilih dalam pengungkapan kasus korupsi BSPS tahun 2024.

"Penyidik Kejaksaan wajib menjaga independensi dan tidak memanipulasi kasus," kata Ahmad Rizali, salah satu Korlap Aksi.

Selain berorasi, warga membentangkan sejumlah spanduk kecaman di tengah puluhan aparat kepolisian yang mengamankan pintu masuk utama Kantor Kejari Sumenep.

"Tidak boleh ada upaya untuk mengorbankan pihak-pihak tertentu demi melindungi pihak lainnya," ujarnya. 

Selain mendesak penyelidikan dilakukan secara cepat, transparan, dan efektif, warga meminta agar penerima manfaat BSPS, khususnya di wilayah kepulauan, tidak dibebani kewajiban untuk datang ke Kejaksaan.

"Penyidik semestinya melakukan pemeriksaan langsung di kecamatan tempat penerima bantuan berdomisili," kata Nurrahmat, salah seorang orator lainnya.

"Biaya transportasi penerima manfaat BSPS harus diganti apabila dilakukan pemanggilan ke Kantor Kejaksaan," ujarnya. 

Di tengah warga yang melakukan aksi demonstrasi, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sumenep, Boby Ardirizka Wibowo menyampaikan bahwa kasus korupsi BSPS telah ditangani oleh Kejati Jawa Timur.

Dalam penanganannya, Kejari Sumenep hanya diperbantukan untuk proses penyelidikan yang saat ini sedang berjalan.

"Ada ratusan yang dimintai keterangan, maka tidak mungkin kami lakukan pemeriksaannya di kantor Kejari Sumenep," ujar Bobby di tengah warga yang berdemonstrasi.