Bukti Program BSPS Tak Tepat Sasaran, Penerima Sudah Menolak tapi Terus Dibujuk

SUMENEP, KOMPAS.com - Dugaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024 tidak tepat sasaran terus terungkap.

Sri Hartatik, seorang warga di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menceritakan bahwa bapaknya, Musa'in, sudah berkali-kali menolak bantuan dana stimulan untuk rumah warga yang kurang mampu tersebut.

"Bapak menolak bantuan ini sudah sekitar 3 kali. Tapi terus dibujuk, asal tanahnya milik sendiri," kata Sri Hartatik saat ditemui di warung klontong milik orangtuanya, Rabu (30/4/2025).

Anak kedua dari dua bersaudara itu menambahkan bahwa ayahnya sempat dikumpulkan di balai desa untuk mendengar langsung sosialisasi bantuan dari Kementerian PKP Republik Indonesia itu.

"Setelah pertemuan di balai desa, ada aparat desa yang mendatangi kami untuk menerima bantuan itu. Cukup punya tanah sendiri, katanya," tambah Hartatik.

Saat itu, Hartatik dan keluarga sudah menjelaskan bahwa bantuan yang keluarganya terima tidak akan dibangun rumah, melainkan toko klontong.

Di waktu yang sama, Hartatik juga sempat memastikan bahwa bantuan yang dia terima tidak akan bermasalah di kemudian hari.

"Katanya tidak akan ada masalah. Tahunya ternyata begini (ramai)," keluhnya.

Meski tercatat sebagai penerima bantuan, Hartatik dan keluarga tidak lantas untung. Mereka malah harus mengeluarkan biaya tambahan agar toko yang dibangunnya bisa ditempati.

"Selama pengerjaan, ketika ada yang kurang, kami beli sendiri," ungkapnya.

Selain itu, Hartatik juga menyatakan bahwa keluarganya tidak pernah mendapat ongkos pekerja senilai Rp 2,5 juta seperti yang diberitakan. Dia juga tidak tahu apakah bahan bangunan yang keluarganya terima senilai Rp 17,5 juta sudah tepat atau tidak.

"Kami tidak pernah mendapatkan uang tukang. Uang tukang kami dapatkan dari berutang," jelas dia.

"Di desa saya juga ada yang menolak, karena tidak ada tambahan untuk biayanya," kata Rasyid.

Dia menjelaskan, warga menolak program BSPS karena mereka harus menambah sendiri biaya untuk merampungkan pembangunannya. Bahkan, tambahan biaya itu bisa mencapai Rp 10 juta agar bangunan terlihat baik dan kokoh.

"Kalau hanya mengandalkan bantuan, sulit sekali. Sudah pasti biayanya tidak cukup," tuturnya.

"Saya sendiri sempat ditawari karena punya gudang yang sudah reot, nyaris ambruk. Tapi saya menolaknya karena pasti tetap butuh biaya tambahan," jelas dia.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia melaporkan pemotongan dana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024.

Laporan tersebut dilakukan setelah Irjen PKP melakukan sidak dan serangkaian penyelidikan dan menemukan 18 temuan penyimpangan, baik di wilayah daratan dan kepulauan Sumenep.

18 temuan penyimpangan yang ditemukan di antaranya bantuan salah sasaran, upah pekerja tidak dibayarkan, hingga kondisi bangunan yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan.

Kabupaten Sumenep menjadi salah satu penerima program BSPS terbesar dengan anggaran Rp 109,80 miliar untuk 5.490 unit rumah. Sementara anggaran program BSPS di seluruh Indonesia mencapai 445,81 miliar untuk 22.258 penerima.