Waka DPRD Jatim Tuding Disnakertrans Jatim Lamban Tangani Kasus Penahanan Ijazah Pekerja

Bukan hanya di Kota Surabaya, langkah pengawasan juga harus dilakukan di seluruh Jatim.

Hal ini menjadi harapan dewan, setelah polemik kasus penahanan ijazah oleh perusahaan di Surabaya terungkap belakangan ini, dan menjadi sorotan publik.

“Jadikan kasus di Surabaya ini, sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinergi dalam menangani berbagai masalah ketenagakerjaan," kata Deni, Jumat (18/4/2025).

Sinergi ini ditegaskan penting. Mengingat memang pengawasan ketenagakerjaan banyak bertumpu pada wewenang pemprov sesuai peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Deni juga mengajak kalangan pekerja yang merasa ijazahnya ditahan, untuk segera melapor ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur (Disnakertrans Jatim).

Selain itu, juga bisa berkoordinasi atau mengadu ke DPRD Jawa Timur.

Deni juga mendesak Disnakertrans Jatim untuk membuka jalur pengaduan yang lebih mudah secara online, mulai dari nomor pengaduan hingga media sosial.

“Saya melihat Disnakertrans Jatim tidak cukup responsif dalam masalah ini. Perlu bikin semacam hotline pengaduan yang memudahkan pekerja untuk melapor secara online,” jelas Deni.

Lebih jauh, politisi PDIP itu menambahkan, investasi dengan kehadiran banyak perusahaan sangat diperlukan oleh suatu daerah, lantaran dapat membuka banyak lapangan pekerjaan.

Namun, pengembangan investasi itu harus dilakukan, juga dengan melindungi hak pekerja.

“Jadi investasi tumbuh, ekonomi maju dan pekerja pun terlindungi haknya. Semuanya bisa dilakukan secara bersamaan,” ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul DPRD Jatim Desak Disnakertrans Lakukan Ini, Terkait Polemik Penahanan Ijazah Karyawan di Surabaya.