Ketua DPRD Kota Malang Khawatir Efisiensi Anggaran Daerah Sentuh Program Kerakyatan

Ia berharap program-program tersebut tetap dapat berjalan meskipun ada penyesuaian anggaran.

"Tetapi pastinya yang kita lebih khawatirkan itu adalah program-program yang sifatnya kerakyatan. Kami berharap itu masih bisa berjalan," ungkap Amithya pada Minggu (9/2/2025).

Efisiensi anggaran ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, di mana Presiden Prabowo Subianto meminta penghematan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025.

Lebih lanjut, Amithya menjelaskan bahwa DPRD Kota Malang akan melakukan pembahasan terkait anggaran yang akan mengalami efisiensi atau pergeseran.

Ia menekankan bahwa pengurangan anggaran akan lebih difokuskan pada pos-pos yang bersifat operasional.

"Karena kan yang dipotong itu anggaran-anggaran yang sebetulnya sifatnya lebih ke operasional," ujarnya.

Amithya juga mencatat bahwa dari 16 poin arahan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah pusat, salah satunya adalah membatasi kegiatan pelatihan, seminar, dan sejenisnya.

Ia berharap agar efisiensi ini tidak berdampak pada program-program kerakyatan.

"Jika nantinya terpaksa harus ada pembatasan soal program kegiatan semacam itu, maka menurut saya hanya perlu dilakukan penyesuaian saja. Tidak perlu dilakukan penghapusan terhadap program-program kegiatan tersebut," tegasnya.

Ia menambahkan, pemangkasan anggaran masih bisa dilakukan asalkan program-program tersebut tetap berjalan, meskipun dengan keterbatasan fasilitas.

"Kita bisa melakukan pemangkasan anggaran, yang penting itu tetap berjalan, walaupun mungkin secara fasilitas tidak seperti biasanya. Jadi kita bisa bermain di situ," ujarnya.

Amithya juga menekankan pentingnya menjaga anggaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan agar tidak tergeser.

"Yang jelas kami akan menyelamatkan itu, tidak ingin itu tergeser. Itu harus tetap ada, mungkin pendukung-pendukung yang lain saja," tutupnya.