Siswa SMKN 3 Kota Blitar Tak Bisa Ikut SNBP, Sekolah Beri Kompensasi Bimbel

Hal ini disebabkan kegagalan pihak sekolah mengunggah data prestasi siswa ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), yang merupakan basis data untuk penentuan SNBP.

Kepala SMKN 3 Kota Blitar, Maryani, menjelaskan bahwa pihak sekolah telah menjalani proses SNBP yang terdiri dari empat tahap sejak 6 Januari 2025.

Namun, mereka mengalami kendala pada tahap keempat, yaitu saat mengunggah nilai rapor siswa ke PDSS.

“Tahap 1, 2 dan 3 terselesaikan. Tapi tahap keempat ada kendala tidak dapat upload nilai siswa,” ujar Maryani saat ditemui awak media pada Jumat (7/2/2025).

Maryani menambahkan, pihaknya tidak mengetahui dengan pasti apa yang menjadi kendala, apakah berasal dari sistem pusat atau tidak.

“Jadi sudah masuk data separuh, tapi akhirnya hilang,” tambahnya.

Proses kepesertaan SNBP tersebut secara teknis ditangani dua orang tenaga operator IT.

Maryani mengeklaim bahwa pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin agar siswa yang eligible dapat terdaftar.

Mereka juga telah berkoordinasi dengan direktorat jenderal di kementerian terkait untuk mencari solusi, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Sebagai kompensasi, pihak sekolah memberikan bimbingan belajar (bimbel) kepada 66 siswa tersebut untuk membantu mereka lolos saat mengikuti seleksi perguruan tinggi negeri melalui jalur tes tulis.

“Kami juga akan membantu biaya pendaftaran bimbel sekitar Rp 200.000 per siswa,” ungkapnya.

Maryani menyatakan bahwa orang tua siswa dan siswa yang bersangkutan telah menyetujui tawaran kompensasi ini.

“Pagi ini tadi kami kumpulkan siswa dan orang tua wali terkait kompensasi yang kami berikan,” tuturnya.

Namun, sejumlah siswa SMKN 3 Kota Blitar yang eligible untuk mengikuti SNBP mengungkapkan kekesalan mereka atas masalah ini, karena mereka telah mempersiapkan jalur SNBP sejak duduk di bangku kelas 1 (kelas X).

Salah satu siswa, P, menilai batalnya partisipasinya dalam seleksi perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi disebabkan oleh kelalaian pihak sekolah.

“Ya, sekolah yang salah dalam proses agar kami bisa ikut SNBP,” tuturnya.

P dan rekan-rekannya juga menyebutkan bahwa sebenarnya jumlah siswa yang eligible dan berminat mengikuti jalur SNBP lebih dari 200 orang.