Namun, di Kota Kediri, Jawa Timur, di kalangan instansi pelayanan kesehatan, ditengarai belum ada kesepahaman terkait mekanisme maupun prosedur program tersebut. Mereka masih menunggu kejelasan.
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gambiran, Kota Kediri, misalnya, belum bisa menerima pasien yang mengakses layanan tersebut, karena memang belum ada kepastian lebih jauh.
Pihak rumah sakit juga mengaku masih menunggu detail mengenai mekanismenya.
“Belum (ada masyarakat yang menggunakan layanan itu). (Juga) belum ada surat dari Kemenkes atau Dinkes terkait itu,” ujar Juru Bicara RSUD Gambiran, Nitrasari, pada Kompas.com, Rabu (5/2/2025).
Nitrasari menegaskan, pihaknya siap menjalankan program-program pemerintah yang ada, sepanjang koridor aturannya jelas.
“Kalau di kami siap saja asal aturan dan mekanismenya sudah jelas,” ungkap Nitrasari.
Belum berlakunya program PKG di Kediri tersebut diamini oleh pihak Dinas Kesehatan setempat. Bahkan, mereka mengaku masih memerlukan koordinasi lebih lanjut.
“Belum ada. Kita masih tahap koordinasi dan konsolidasi,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, Fajri Mubasysyr, Rabu ini.
Sebelumnya, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mempunyai sejumlah gebrakan program di awal masa pemerintahannya.
Salah satunya adalah PKG ini. Program PKG yang berfungsi sebagai skrining kesehatan masyarakat itu mulai berlangsung sejak Februari 2025 ini.
https://surabaya.kompas.com/read/2025/02/05/151035878/program-pemeriksaan-kesehatan-gratis-di-kediri-tunggu-kejelasan