Proyek Jalan Layang di Blitar Gusur Ratusan Makam, Termasuk Puluhan Korban Petrus

Dari total 486 makam yang menempati lahan kawasan hutan itu, sebanyak 121 makam merupakan makam korban operasi penembakan misterius era 1980-an dalam periode pemerintahan rezim Orde Baru yang tanpa identitas dan ahli waris.

Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blitar, Hakim Catur Yulianto mengatakan bahwa proses relokasi pemakaman umum tersebut telah berlangsung sekitar 2 pekan dan ditargetkan tuntas akhir Januari 2025.

“Proyek jalan layang ini adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) dari Kementerian PUPR. Kami dari DLH diminta mengawal ‘clean and clear’-nya lahan yang kebetulan ada di kawasan hutan,” ujar Hakim melalui sambungan telepon kepada Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Hakim mengatakan bahwa pihaknya mengalokasikan anggaran biaya “kerahiman” yang diambil dari APBD Kabupaten Blitar sebesar Rp 1 juta per makam.

Kebanyakan makam tersebut, ujarnya, dipindahkan ke lokasi yang berjarak sekitar 50 meter dari lokasi awal meskipun terdapat sejumlah warga yang memilih memindahkan makam anggota keluarga mereka ke lokasi lain.

Area pemakaman baru yang menjadi lokasi relokasi, kata dia, masih berada di kawasan hutan yang telah dilepaskan fungsi hutannya menjadi fasilitas umum berupa makam desa.

“Untuk makam yang ada ahli warisnya, uang ‘kerahiman’ kami serahkan ke ahli waris. Tapi makam tanpa ahli waris, uang kerahiman kami berikan kepada kelompok masyarakat yang melakukan pemindahan makam,” kata dia. 

Hakim mengatakan bahwa terdapat 121 makam di pemakaman umum tersebut yang tanpa identitas dan tanpa ahli waris.

Menurut Hakim, 121 makam tersebut merupakan makam korban kecelakaan lalu lintas tanpa identitas serta korban operasi “Petrus” di era 1980-an.

“Informasi dari masyarakat setempat, 121 makam tanpa identitas itu merupakan korban laka lantas dan juga korban Petrus tahun 1980-an,” tuturnya.

Hakim merujuk pada operasi penembakan mati terhadap ribuan pelaku tindak kriminal yang berlangsung antara tahun 1983 hingga 1985 oleh aparat militer.

Sejumlah pengamat menyebut “Operasi Petrus” tidak hanya menyasar pelaku kriminal, tetapi juga pembangkang politik terhadap kekuasaan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Ditanya berapa anggaran dari APBN untuk pembangunan jalan layang tersebut, Hakim mengaku tidak mengetahuinya.

Ia hanya menyebut jalan layang tersebut berukuran panjang sekitar 140 meter.

“Jalan layang di Desa Siraman ini merupakan satu titik saja dari 4 jalan layang yang akan dibangun di jalan nasional dari Brongkos hingga Karangkates,” tuturnya.

“Di titik-titik tersebut tercatat sering terjadi kecelakaan lalu lintas, terutama truk terguling. Jadi proyek ini ditujukan untuk kelancaran lalu lintas, terutama untuk kendaraan barang,” ungkapnya.

Selain jalan layang di Desa Siraman tersebut, lanjutnya, terdapat tiga proyek jalan layang lainnya di jalan nasional penghubung utama Blitar dan Malang, yakni jalan layang Kali Tuwuh, Kali Legi, dan Selorejo.