Jelang Pilkada, KIPP Minta Masyarakat Awasi Mobilisasi Massa di TPS

Ketua KIPP Surabaya, Niko Mauratu mengatakan, pihaknya bakal memantau terkait potensi pengerahan massa yang kerap terjadi di tempat pemungutan suara (TPS).

"(Pelanggaran di) TPS itu lebih ke mobilisasi massa. Kami fokus pemantauan saat kampanye, masa tenang, tapi fokus utamanya saat pencoblosan," kata Niko saat dikonfirmasi, Rabu (20/11/2024).

Ia mengungkapkan, mobilisasi mengajak masyarakat untuk memilih paslonnya ketika sudah di TPS. Mereka biasanya menawarkan sejumlah uang jika permintaanya dituruti pemilih.

"Mereka mengajak pemilih untuk memilih paslon tertentu. Itu melanggar, sesuai amanat undang-undang Nomor 10 tahun 2016. Bukan saja yang memberikan tetapi penerima juga (dihukum)," ujarnya.

"Memang pergerakan 'serangan fajar' ini kadang susah kita membuktikan tapi itu selalu ada. Itu kami coba untuk bagaimana caranya, nanti kami akan juga fokus pada pemantauan itu," tambahnya.

Lebih lanjut, KIPP bakal menyediakan posko pengaduan masyarakat terkait pelanggaran selama pencoblosan. Salah satunya, perihal mobilisasi massa yang ada di setiap TPS.

"Posko pengaduan masih hotline. Sekret kami masih proses renovasi belum bisa kami huni, nanti setelah selesai proses renovasi selesai akan dijadikan posko secara umum untuk seluruh Surabaya," ucapnya.

Selain itu, kata Niko, pihaknya juga tengah menyiapkan ribuan relawan untuk diterjunkan di TPS. Mereka juga akan melaporkan semua jenis pelangaran selama berlangsungnya Pilkada.

"Nanti kami juga akan memenuhi pemantauan di 3.900 sekian TPS itu. Lewat pendaftaran dari kanal-kanal media sosial, WhatsApp, website dan pendaftaran secara langsung," ujarnya.

"Sementara 500 orang yang sudah kami siapkan, kami masih membuka pendaftaran lagi untuk memenuhi kuota di TPS seluruh Surabaya. Jadi sementara ini yang sudah tersedia 500 orang," tutupnya.