Debat Perdana Pilkada Bojonegoro Berakhir dengan Keributan

Pada debat publik kali ini, KPU menerapkan format debat antara para Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bojonegoro dengan tema tata kelola lahan dan sumberdaya yang berkeadilan.

Namun, keributan terjadi saat Cawabup nomor urut 1, Farida Hidayati diberikan waktu untuk menyampaikan paparan visi misinya memimpin Kabupaten Bojonegoro ke depan.

Pada kesempatan tersebut, Farida Hidayati mengajak Calon Bupati (Cabup) Teguh Haryono, pasangannya di Pilkada Bojonegoro 2024 untuk bersama naik ke panggung.

Farida menyebutkan, sesuai keputusan KPU nomor 1363 dan SK KPU Bojonegoro nomor 1529 yang menjelaskan pelaksanaan debat dilakukan oleh pasangan calon.

"Untuk itu saya wakil bupati adalah satu kesatuan dengan pasangan calon bupati, maka saya memanggil pasangan saya, beliau adalah garda terdepan," kata Farida Hidayati.

Keributan pun terjadi saat calon bupati nomor urut 1, Teguh Haryono naik ke atas panggung mendampingi calon wakil bupati Farida Hidayati.

Sejumlah pendukung Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, Setyo Wahono dan Nurul Azizah, tidak terima dan dianggap tidak adil. Pasalnya, debat kali ini agendanya Cawabup nomor urut 1 dengan Cawabup nomor urut 2.

Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, Robby Adi Perwira meminta pasangan calon untuk mematuhi peraturan debat kali ini yang hanya diikuti calon wakil bupati.

Dengan skorsing tersebut diharapkan kedua kubu Paslon melakukan mediasi dan mengambil keputusan dan tidak ada keributan.

Tetapi, waktu skorsing yang diberikan tidak kunjung membuahkan hasil, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 tetap bersikukuh dengan pendiriannya.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Robby mengatakan, pasca-debat pertama yang berakhir keributan tersebut pihaknya kini sedang melakukan komunikasi dengan masing-masing paslon untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Sehingga dalam pelaksanaan debat publik selanjutnya bisa berjalan lancar dan masing-masing dapat menyampaikan visi misi nya kepada publik.

"Kami akan melakukan koordinasi ulang dengan paslon untuk memperoleh kesepakatan format debat dan hasilnya nanti akan di konsultasikan dengan KPU Provinsi," kata Robby Adi Perwira dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (20/10/2024).

Menurutnya, sebelum pelaksanaan debat publik berlangsung kedua paslon sempat dilakukan mediasi untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Namun, upaya mediasi tersebut menemukan kebuntuan dan pihak KPU Bojonegoro memutuskan tetap melaksanakan debat publik sesuai rumusan dan teknis dari tim perumus KPU Bojonegoro.

"Kedua paslon sudah dipertemukan sebelumnya untuk mediasi kesepakatan terkait format debat publik, tapi hasilnya buntu," ujarnya.