Kelakar Gus Hans Saat Debat, Minta Cawagub Jatim Lain Jadi Konsultannya

Hal itu, bermula saat moderator membacakan pertanyaan mengenai, keragaman budaya dan wisata yang menyumbang 12 persen pendapatan di sektor wisata, pada 2023 lalu.

"Bagaimana komitmen paslon bagi pelestarian cagar budaya dan keragaman warisan budaya, guna menunjang sektor pariwisata," kata moderator saat debat, di Graha Unesa, Jumat (18/10/2024).

Menjawab itu, Gus Hans mengaku pernah menjadi tim perencana pariwisata syariah nasional. Dengan demikian, dia merasa tidak asing dengan permasalahan tersebut.

Gus Hans mengungkapkan, salah satu permasalahan yang ditemuinya saat menangani pariwisata di Indonesia, adalah sulitnya akses dalam perjalanan menuju ke lokasi.

"Banyak sekali situs bersejarah tidak bisa masuk karena aksesnya kurang, tidak mulus, jalannya tidak stabil. Perlu keterlibatan pemerintah, yaitu meningkatkan infrastruktur," kata Gus Hans.

Selain itu, kata dia, kekurangan perjalanan menuju tempat wisata di Jatim adalah minimnya kegiatan. Gus Hans pun ingin menyekolahkan pemandu wisata agar lebih komunikatif.

"Jadi nanti ada Reog Ponorogo kita bikin nanti pertunjukan internasional, kita bikin karapan sapi festivalnya internasional, kita bikin Tari Remo juga demikian, kelasnya kelas internasional," kata Lukman.

Emil Dardak yang juga diberi kesempatan menanggapi, mengaku pernah membuat program peduli cagar budaya. Hal tersebut dilakukanya ketika menjadi wakil gubernur (wagub).

"Saya melihat hal ini ada pandangan yang positif dan kami alami. Program 99 hari Khofifah (Indar Parawansa)-Emil saat dilantik, program kami tunjangan untuk penjaga situs cagar budaya," kata Emil.

Lalu, Gus Hans kembali mendapatkan kesempatan menjelaskan pemikiranya itu ke paslon lainya. Namun, dia membukanya dengan mengajak Lukman dan Emil menjadi bagian dari timnya.

"Terima kasih Mas Lukman, Mas Emil, kayaknya cocok kalau saya jadi, akan saya angkat jadi konsultanya," ujar Gus Hans.

"Memang yang paling penting keberpihakan anggaran, kita bicara kemanapun kalau misalnya keberpihakan anggaran, postur anggaranya tidak mengarah kesana, enggak akan bisa terjadi," tambahnya.