Risma Ngaku Tak Tahu soal Pilkada Jatim, Sebut Kewenangan Ketum PDI-P

Risma mengatakan, terkait pencalonannya dalam kontestasi Pilkada Jatim 2024 adalah kewenangan penuh dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri.

"(Pilkada Jatim) itu hal-hal yang penting, begitu itu kewenangan Ibu Ketua Umum, ya," kata Risma, kepada wartawan, ketika di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Senin (19/8/2024).

Selain itu, Risma mengaku tidak mengetahui ketika ditanya terkait peluangnya di Pilkada Jatim 2024, mendatang.

Dia juga enggan menjawab terkait adanya tawaran untuk pencalonan. "Aku enggak tahu (soal Pilkada Jatim). Yang nawarin (maju) siapa?" ucapnya.

Risma juga menyebut masih belum mengetahui adanya pembahasan internal PDI-P, mengenai majunya sebagai penantang pasanngan, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.

"Omongan opo (apa)? Ya omongan, yang ngomongin siapa. aku juga nggak tahu. Terus aku ngomong apa? Wong aku nggak tahu juga," kata dia.

Wali Kota Surabaya periode 2010-2020 tersebut, juga masih menolak berkomentar saat ditanya perihal kesiapannya, jika ada yang memintanya untuk maju dalam Pilkada Jatim 2024.

"Siapa yang tawarin? Siap itu opo (apa)?" kilah dia.

Diberitakan sebelumnya, Berdasarkan survei Litbang Kompas periode Juni 2024, elektabilitas Khofifah di Pilkada Jatim, mencapai 26,8 persen.

Capaian itu lalu disusul oleh Mensos Tri Rismaharini dengan 13,6 persen.

Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu menyebut, ada sebanyak 51 persen responden tidak menjawab atau menjawab tidak tahu.

Oleh karenanya, ada peluang munculnya kandidat selain Khofifah yang sudah memastikan maju di Jawa Timur, masih terbuka.

Termasuk, Risma yang berada di posisi kedua berdasarkan hasil survei Litbang Kompas.

“Dengan masih banyaknya responden yang belum menentukan pilihan, artinya masih terbuka luas bagi kandidat lain (selain Khofifah)."

"Kalau melihat dari elektabilitas yang kuat ada Risma di posisi kedua, yang paling memiliki pontensi,” kata Yohan kepada Kompas.com, Jumat lalu.

“Tetapi tentu ada banyak variabel lain, seperti dukungan partai politik (parpol),” sambung dia.