Wapres soal Evaluasi Menkominfo dan Kepala BSSN: Jabatan Politis Wewenang Presiden

Evaluasi tersebut diminta oleh masyarakat setelah peristiwa serangan ransomware atau peretasan yang mengunci data-data di dalam sistem Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

Ma'ruf mengatakan, hanya Presiden yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi hal tersebut. Sebab, menurutnya, posisi Menkominfo dan kepala BSSN merupakan jabatan politis.

“Iya, saya kira soal jabatan (Menkominfo dan kepala BSSN) itu wewenang preogratif Presiden, karena jabatan politis," kata Ma'ruf di acara Asian-Pasific Aquaculture (APA) di Grand City, Surabaya, Kamis (4/7/2024).

Dengan demikian, Ma'ruf menyerahkan perkara evaluasi kedua pejabat tersebut kepada Presiden. Selain itu, dia juga yakin Jokowi memiliki pertimbangan dalam melakukannya.

"Saya kira nanti Presiden yang akan melakukan evaluasi politik itu perlu atau tidaknya,” ucap Wapres.

Lebih lanjut, kata dia, pemerintah berkomitmen mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di bidang industri siber. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan sistem keamanan data negara dan publik.

“Pembiayaan dan SDM mumpuni iya. Itu saya kira memang harus menjadi komitmen pemerintah untuk melakukan, di mana kesalahan dan kekurangannya harus dievaluasi,” jelasnya.

Oleh karena itu, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran negara sesuai kemampuan, yang nantinya digunakan untuk pembiayaan pengembangan SDM di bidang industri siber.

"Masalah yang menyangkut pembiayaan sesuai dengan kemampuan negara, dan sumber daya yang ada, tentu yang terbaik yang akan terus diusahakan pemerintah," ujarnya.

"Terlepas dari adanya hacker yang mengatakan akan membuka (mengembalikan) akses PDNS, terlepas dari itu pun ini menjadi komitmen dari pemerintah,” katanya.