Nasib Miris Keluarga Direktur Pertama RS Saiful Anwar Malang, Utang Tak Dibayar dan Ditertibkan dari Rumah Dinas

Pasalnya, keluarga mengklaim bahwa pihak rumah sakit memiliki utang miliaran rupiah yang belum dibayarkan.

Mirisnya lagi, mereka ditertibkan dari rumah dinas di Jalan Ijen Nomor 75B, Kota Malang, Jawa Timur yang sudah ditempati puluhan tahun.

Tampak Satpol PP dan polisi mendatangi rumah tersebut untuk melakukan penertiban aset milik Pemprov Jatim itu pada Jumat (14/6/2024).

Sempat terjadi kericuhan antara pihak keluarga dan aparat. Pagar rumah yang dirantai juga dijebol.

Tidak lama, datang satu truk terbuka, untuk mengangkuti perabotan isi rumah tersebut.

Perwakilan pihak keluarga, Aria Cipta Soebandrio mengatakan bahwa eyangnya telah meminjamkan uang senilai Rp 200.000 ke pihak rumah sakit pada 3 September 1959.

Menurutnya, uang tersebut jika dibandingkan pada saat ini nilainya mencapai miliaran rupiah.

Uang tersebut dipinjamkan untuk keperluan kebutuhan operasional rumah sakit saat itu.

Sosrodoro Jatikusumo saat itu menjual rumahnya yang berada di Kediri.

"Beliau itu menjual rumahnya di kediri, senilai Rp 300 ribu, dari Rp300 ribu itu, Rp200 ribu beliau pinjamkan ke rumah sakit," kata Aria, Jumat (14/6/2024).

Seiring berjalannya waktu, Sosrodoro menanyakan ke pihak rumah sakit soal uang yang dipinjamkannya.

Saat itu, Sosrodoro ingin memiliki rumah dinas yang ditempati dengan cara dicicil, tetapi tidak ada jawaban dari pihak rumah sakit.

Pada tahun 1970, Sosrodoro meminta uangnya dikembalikan, juga tidak ada jawaban dari pihak rumah sakit.

Kondisi ini hingga bertahun-tahun menempati rumah dinas tersebut, dan Sosrodoro meninggal pada tahun 1983.

"Hingga sampai sekarang tidak ada kejelasan dari pihak rumah sakit mengenai rumah dan utang piutang tersebut," katanya.

Pihak keluarga setiap kali menanyakan soal pengembalian utang tersebut, hanya dijawab oleh pihak rumah sakit bahwa tidak bisa dilacak.

Pihak keluarga merasa memiliki bukti kuat melalui kwitansi yang ada soal utang tersebut.

"Rumah sakit selalu bilang, utang itu tidak bisa di-tracking, penggunaannya tidak jelas ke mana," katanya.

Sejauh ini upaya yang dilakukan pihak keluarga dengan melayangkan gugatan ke pengadilan soal utang tersebut.

"Kami menuntut pengembalian utang senilai Rp 10 miliar, walupun kami sadar, ya sudah senilai rumah saja, layak tinggal," katanya.

Pihak keluarga merasa tidak mendapatkan keadilan dalam persoalan ini.

"Sekarang utangnya tidak dikembalikan, rumahnya tidak boleh dicicil, makanya kami dari pihak keluarga tidak bisa menerima kalau tiba-tiba ada penertiban," ujarnya.

Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSSA Malang, Henggar Sulistiarto menyampaikan, aset rumah dinas tersebut milik Pemprov Jatim dan hak penggunaannya diamanahkan ke RSSA.

Dia juga menegaskan bahwa pihaknya secara legal memiliki bukti sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dikeluarkan pada tahun 2016.

"Proses penertiban karena amanat pemerintah daerah difungsikan digunakan sesuai regulasi yang ada. Jadi di sini rumah dinas, akan kami gunakan untuk rumah dinas direktur yang berikutnya, yang saat ini," ungkapnya.

Disinggung soal utang yang belum dibayarkan kepada pihak keluarga, Enggar menyampaikan bahwa pihaknya tidak memahami terkait hal itu.

Namun, pihaknya siap menghadapi persoalan tersebut di pengadilan.

"Artinya ya boleh-boleh saja, secara sepihak itu mengakui, atau ada bukti yang mereka sampaikan, tapi itu monggo kalau nanti dilakukan di PN, ya itu ada keputusan pengadilan secara sah," katanya.