Mantan Wabup Bondowoso Ikut Penjaringan Calon Bupati Blitar melalui PDI-P

BLITAR, KOMPAS.com – Mantan Wakil Bupati Bondowoso, Jawa Timur, A Haris Son Haji, menjadi orang pertama yang mengambil formulir pendaftaran calon kepala daerah Kabupaten Blitar melalui Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Blitar, Kamis (25/4/2024) pagi.

Beberapa saat setelahnya, Ketua Komite Olahraga Nasional (KONI) Kabupaten Blitar, Tony Andreas, juga datang ke Kantor DPC PDI-P Kabupaten Blitar di Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, guna mengambil formulir pendaftaran calon kepala daerah.

Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blitar Rijanto mengatakan, wakil bupati Bondowoso periode 2008-2013 itu merupakan orang pertama yang mengambil formulir pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada Kabupaten Blitar 2024.

“Betul. Dia sendiri yang ambil formulir pagi ini,” ujar Rijanto yang juga Bupati Blitar periode 2015-2020 itu saat dikonfirmasi wartawan.

DPC PDI-P Kabupaten Blitar membuka penjaringan calon kepala daerah mulai hari ini, Kamis (25/4/2024) hingga 15 Mei 2024.

Ditanya apakah Haris mendaftar sebagai bakal calon bupati atau bakal calon wakil bupati, Rijanto mengatakan bahwa informasi terkait posisi yang dibidik pendaftar baru akan diketahui nanti setelah formulir diisi dan dikembalikan ke DPC PDI-P Kabupaten Blitar.

“Formulir harus dikembalikan ke DPC paling lambat 16 Mei. Nanti baru kita tahu lebih detail terkait posisi pendaftar,” ujarnya.

Rijanto juga membenarkan bahwa Ketua KONI Kabupaten Blitar Tony Andreas datang ke Kantor DPC PDI-P Kabupaten Blitar beberapa saat setelah Haris dengan tujuan sama, mengambil formulir pendaftaran calon kepala daerah melalui PDI-P.

Sebelumnya, usai acara halalbihalal DPC PDI-P pada Rabu (24/4/2024), Rijanto menyatakan dirinya tidak akan ikut maju pada Pilkada Kabupaten Blitar meski namanya masih cukup kuat diperhitungkan.

“Saya memberi kesempatan luas kepada generasi muda untuk maju Pilkada Kabupaten Blitar. Saya sudah tua dan tidak punya ‘logistik’ yang cukup,” ujar Rijanto.

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru tahun 1998, PDI-P menjadi partai yang selalu mendapatkan perolehan suara legislatif di Kabupaten Blitar. Pada setiap Pilkada, calon yang diusung PDI-P juga paling banyak memenangkan kompetisi kursi bupati.

Namun, pada Pilkada Kabupaten Blitar tahun 2020, petahana Rijanto – Marhaenis Urip Widodo yang diusung PDI-P dikalahkan oleh pasangan Rini Syarifah – Rahmat Santoso yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pada Pemilu 2024 yang baru saja usai, PDI-P Kabupaten Blitar diperkirakan juga akan kehilangan tiga kursi DPRD sehingga tinggal menguasai 16 kursi dari sebelumnya 19 kursi. Jumlah total kursi DPRD Kabupaten Blitar sebanyak 50 kursi.