Kadinkes Kabupaten Malang Dicopot karena Pembengkakan Anggaran PBIP

Wiyanto dicopot sementara dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang selama 12 bulan, dan digantikan oleh pelaksana tugas.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah menjelaskan pelanggaran yang dilakukan Wiyanto terkait penggunaan anggaran Jamkesda tahun 2023 yang melebihi pagu anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

"Kadinkes melakukan pengcoveran Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) pada warga miskin di Kabupaten Malang, melebihi pagu anggaran Jamkesda kami," ungkapnya, Kamis (18/4/2024).

Pagu anggaran Jamkesda Kabupaten Malang diketahui senilai Rp 80 miliar selama setahun di tahun 2023. Sedangkan penggunaan anggaran oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk PBID mencapai Rp 87 miliar selama tiga bulan, yakni Februari hingga April 2023.

"Memang bermanfaat bagi masyarakat. Tapi itu di luar batas kemampuan anggaran kita," jelasnya.

Pencopotan sementara drg Wiyanto Wijoyo sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, menurut Nurman adalah langkah Pemerintah Kabupaten Malang untuk memberikan hukuman disiplin berat. Saat ini drg Wiyanto Wijoyo berstatus sebagai pegawai biasa yang berdinas di BKSDM Kabupaten Malang.

"Di sana ia menduduki jabatan staf non-job, sebagai langkah pembinaan," pungkas dia.

Inspektur Kabupaten Malang, Nurcahyo mengatakan sebelumnya drg Wiyanto Wijoyo diperiksa terkait dugaan pelanggaran maladministrasi tersebut.

"Ada sekitar 5 orang yang kami periksa, meliputi Sekretaris Dinas Kesehatan, Kepala Bidang, dan beberapa staf yang terkait dengan PBID tersebut," jelasnya.

Dalam pemeriksaan tersebut, Nurcahyo menyebut dugaan pelanggaran maladministrasi yang dilakukan oleh drg Wiyanto Wijoyo terbukti.

"Wiyanto Wijoyo melakukan pelanggaran penggunaan anggaran Jamkesda melebihi pagu anggaran Jamkesda Kabupaten Malang," kata dia.

Sementara itu, Wiyanto Wijoyo mengaku legowo dengan pencopotan dirinya. Dia mengakui bahwa penggunaan anggaran kesehatan adalah tanggung jawabnya.

Ia mengatakan bahwa pembengkakan anggaran PBID itu berkaitan dengan pemenuhan target Universal Health Converage (UHC) tahun 2023 lalu, sehingga mengakibatkan lonjakan signifikan pada BPJS Kesehatan.

"Hal itu diketahui saat pihak BPJS lakukan klaim penagihan pada Pemkab Malang selama tiga bulan dan besarannya Rp 87 miliar,” tuturnya.