55 Kontainer Berisi Kayu Ilegal Diamankan di Surabaya

Puluhan kontainer tersebut berisi kayu jenis Ulin, Meranti, Bengkirai, serta Rimba Campuran dari Kalimantan dengan jumlah 767 meter kubik.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani mengatakan, ratusan kayu itu diangkut menggunakan Kapal MV Pekan Fajar dan Kapal KM Pratiwi Raya dari Pelabuhan Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur.

"Kayu-kayu tersebut diduga berasal dari pembalakan liar," kata Rasio di PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Surabaya, Selasa (19/3/2024).

Rasio mengungkap, operasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK), sejak Sabtu (2/3/2024).

Ketika itu, pihaknya mengamankan sebanyak 44 kontainer yang bermuatan kayu olahan, dengan berat kurang lebih 606 meter kubik dan diangkut menggunakan Kapal MV Pekan Fajar.

Kemudian, sebanyak 11 kontainer sisanya yang berisi kurang lebih 161 meter kubik, diangkut dengan menggunakan Kapal KM Pratiwi Raya, Kamis (7/3/2024).

"Setelah dilakukan pengecekan 55 kontainer, 48 kontainer berisi kayu gergajian chainsaw atau pacakan dengan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) palsu dan SKSHH terbang," jelasnya.

Sedangkan, tujuh kontainer lainnya, yang berisi kayu olahan gergajian bandsaw menggunakan dokumen SKSHH. Akan tetapi, petugas tengah melakukan validasi keabsahannya.

"Kami sedang dalami, tapi kami duga ketujuh kontainer tersebut juga menggunakan dokumen palsu," ujarnya.

Selanjutnya, kata Rasio, penyidik Gakkum KLHK melakukan pendalaman kasus kontainer berisi kayu ilegal tersebut.

"(Meminta keterangan) para pemodal kayu dan penerima manfaat utama atau beneficial ownership dari kejahatan kayu ilegal asal Kalimantan tersebut," ucapnya.

Para pelaku bakal dijerat dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 dan /atau Pasal 88 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 14 huruf b Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013, dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp 15 miliar.