Pemkot Batu Siapkan Rp 2,91 Miliar untuk Renovasi 97 Rumah Tidak Layak Huni

Pemerintah daerah menyediakan anggaran senilai Rp 2,91 miliar untuk mengakomodir ketidaklayakan tempat tinggal masyarakat prasejahtera.

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai menjelaskan, program perbaikan RTLH ini merupakan satu dari delapan prioritas program Pemkot Batu yang diutamakan.

Diharapkan, program ini bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

"Karena program ini langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kami sebagai pemerintah hadir dan wujud keseriusan peduli kepada masyarakat kurang sejahtera," kata Aries pada Rabu (21/2/2024).

Sebagai informasi, program lain yang tengah diprioritaskan oleh pihaknya yaitu insentif lansia, bantuan beras warga tak mampu, bursa kerja, dan bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Termasuk, penurunan stunting dan kualitas kesehatan. Juga ada pembayaran JKN-PBID seluruh warga Batu," katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kota Batu, Ririk Mashuri menyampaikan, adanya program perbaikan RTLH berdasarkan landasan sesuai Permensos No 6 tahun 2021.

Syarat utama bagi penerima manfaat harus terdaftar dalam DTKS.

"Nanti sebelum diberikan akan ada verifikasi dan validasi data sesuai DPA yang kami kantongi sesuai data dari kelurahan atau desa, by name by address," katanya.

Selain itu, anggaran yang ada dikirim ke rekening masing-masing penerima bantuan.

Meski begitu, pelaksanaan pembangunan tetap harus memenuhi persyaratan yang ketat, serta pengawasan pihaknya.

"Pembangunan seperti atap, dinding, lantai, serta MCK atau bangunan yang berpotensi membahayakan penghuninya bakal dibangun," katanya.