Sivitas Akademika Universitas Wiraraja Sumenep Desak Presiden Tak Gunakan Kekuasaan untuk Paslon Tertentu

SUMENEP, KOMPAS.com - Sivitas akademika Universitas Wiraraja Sumenep, Jawa Timur, meminta Presiden Joko Widodo untuk netral dan tidak menggunakan kekuasaan untuk memenangkan pasangan calon tertentu dalam kontestasi Pilpres 2024.

Seruan itu disampaikan oleh Rektor Universitas Wiraraja Sjaifurrachman dalam seruan aksi bertajuk “Selamatkan Demokrasi, Jaga Reformasi” di halaman gedung rektorat kampus Universitas Wiraraja, Rabu (7/2/2024).

"Seluruh penyelenggara negara dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling atas yaitu Presiden Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan, hendaknya berdasarkan asas-asas pemerintah yang baik, serta memegang teguh sumpah jabatan sesuai tugas pokok dan fungsinya," kata Sjaifurrachman.

"Dan memberikan teladan yang baik serta bersikap netral, tidak menggunakan kekuasaan untuk memenangkan paslon tertentu," lanjutnya.

Sjaifurrachman menjelaskan, netralitas pejabat negara pada kontestasi Pemilu 2024 menjadi penting untuk menjaga nilai-nilai demokrasi yang adil dan berpihak pada konstitusi.

Nilai-nilai demokrasi juga harus dilakukan oleh aparatur negara lainnya seperti ASN, TNI, hingga Polri yang harus bersikap netral dalam Pemilu. Tak hanya itu, warga negara juga diharapkan jauh dari segala jenis ancaman teror.

"Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan berekspresi setiap warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia," kata dia.

Ia pun berharap, penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu mulai dari pusat hingga daerah juga bersikap netral agar bisa menghasilkan pemilu yang memiliki legitimasi yang kuat.

"Kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu mulai dari tingkat paling bawah dan yang paling tinggi, hendaknya bersikap netral, adil, jujur, dan dapat dipercaya, agar hasil dari penyelenggaraan pemilu memiliki kualitas dan memiliki legitimasi yang kuat," tuturnya.

Sjaifurrachman juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi bagian dari kekuatan sipil yang kuat agar bisa mengawasi penyelenggaraan pemilu.

"Kepada masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, kami berharap bisa menjadi bagian dari kekuatan sipil yang kuat, bebas dari teror dan ancaman, dan tidak saling memusuhi satu sama lain sehingga bisa menyalurkan aspirasi dengan bijaksana," pungkasnya.