Kritisi Kondisi Negara, Sivitas Akademika Universitas Negeri Malang Serukan 5 Hal untuk Presiden Jokowi

MALANG, KOMPAS.com - Sejumlah sivitas akademika Universitas Negeri Malang (UM) mengikuti aksi seruan untuk menjaga cita-cita proklamasi dan reformasi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.

Aksi seruan itu berlangsung di depan rektorat kampus UM pada Senin (5/2/2024).

Perwakilan sivitas akademika UM, Prof Dr Hari Wahyono mengatakan, kegiatan tersebut telah mendapat restu dari rektor. Namun, rektor UM tidak ikut dengan alasan karena sedang ada kegiatan lain bersama pejabat UM lainnya di Kota Batu.

"Para pejabat kita sedang acara di Batu, tapi sudah mendapatkan restu dari rektor. Pak rektor enggak ada karena ada kegiatan di Batu," kata Hari Wahyono saat diwawancarai.

Terkait seruan itu, pihaknya tidak hanya bermaksud ikut-ikutan dengan perguruan tinggi lainnya yang sudah melakukan hal yang sama. Tetapi, hal itu juga sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa dan negara saat ini.

"Kita sebenarnya tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi bentuk dari kepedulian kita terhadap kondisi Indonesia yang saat ini sedang, mungkin tidak baik-baik saja. Saya rasa teman-teman semua sudah tahu di media sosial, maupun di media massa," katanya.

Dia menyampaikan bahwa akademisi perguruan tinggi saat ini melihat adanya situasi negara yang sedang tidak baik-baik saja. Sehingga, kegiatan tersebut juga ditegaskan tidak bermaksud memihak kepada salah satu pasangan capres atau cawapres tertentu.

"Selama ini kita di akademisi hanya melihat situasi saja, yang memang sepertinya tidak baik-baik saja, tetapi kita tidak memihak kepada salah satu paslon, ini murni seruan untuk perbaikan jalannya reformasi kita," katanya.

Menurut Hari Wahyono, kegelisahan masyarakat saat ini makin meluas yang membuat situasi berbangsa dan bernegara terasa sedang tidak baik-baik saja. Kemudian, suasana kurang kondusif menjelang Pemilu 2024 dilandasi perasaan mendapatkan perlakuan tidak adil oleh sebagian besar masyarakat.

"Dan, menyaksikan perilaku menabrak etika dan kepatutan, praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi, dan nepotisme serta oligarki yang berkelindan dalam kekuasaan," katanya.

1. Bersikap lugas dan bertindak konsisten untuk menegakkan sendi kehidupan bernegara yang demokratis, beradab, bermartabat, dan berkeadilan substansial, melampaui sekadar proses demokrasi formal dan prosedural;
2. Mengembalikan kepercayaan sebagai pemegang kekuasan yang selalu berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 demi keutuhan bangsa dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menunjukkan sikap kenegarawanan dengan berdiri di atas semua golongan dan menjauhkan diri dari sikap partisan dalam Pemilu 2024 serta perilaku nepotisme dan oligarki dalam menyelenggarakan pemerintahan;
4. Memelopori netralitas aparatur negara (ASN, TNI, dan POLRI) dan menghentikan segala bentuk upaya yang mendukung dan memihak untuk pemenangan salah satu pasangan capres dan cawapres;
5. Menjadi panutan perilaku berakhlak mulia dan menjauhkan diri dari perilaku tidak terpuji dalam mengelola pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.

Hari Wahyono berharap, seruan itu dapat didengar oleh Presiden Jokowi.

"Dengan ini kami menjunjung pentingnya keadilan, integritas, kredibilitas, dan transparansi dalam kepemimpinan nasional yang mampu dan setia memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu, kami berharap Presiden Joko Widodo dapat memenuhi seruan ini demi Indonesia yang lebih baik, adil, berdaulat, dan maju," katanya.