Parkir Non-tunai di 1.370 Titik Berlaku mulai 1 Februari di Surabaya

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi, kesejahteraan, dan kontribusi sektor parkir bagi warga Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, saat ini ada sekitar 1.370 titik parkir yang berada di bawah pengelolaan Pemkot.

Ia memastikan bahwa sistem non-tunai akan berjalan lancar dan tidak ada masalah.

"Insya Allah akan jalan. Enggak ada masalah. Kita akan tetap pakai non-tunai. Kita terus sosialisasikan saat ini," ujarnya di Surabaya, Senin (29/1/2024).

Eri, yang juga mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, menjelaskan bahwa ada beberapa manfaat yang akan didapatkan dari sistem non-tunai ini.

Pertama, ia mengatakan bahwa parkir itu untuk semua warga Kota Surabaya sehingga harus ada kepercayaan antara warga dan juru parkir (jukir).

Kedua, ia mengatakan bahwa sistem non-tunai akan memastikan kesejahteraan jukir.

Pasalnya, setiap pembayaran yang dilakukan secara non-tunai akan langsung masuk ke rekening jukir, Kepala Pelataran (Katar), dan pemerintah.

"Kalau nantinya, (berdasarkan evaluasi) enggak sampai pendapatan itu, maka kita akan tahu sebenarnya berapa riil pendapatan dari sektor parkir tersebut. Masyarakat pun mendukung itu," katanya.

Persentase bagi hasilnya, jukir mendapatkan 35 persen, Karang Taruna mendapatkan 5 persennya, sedangkan Pemkot mendapat 60 persen.

Eri menambahkan, dengan non-tunai, transaksi akan berlangsung secara transparan.

Apabila pendapatan jukir memang masih di bawah standar pendapatan di Surabaya, Pemkot akan memberikan intervensi lainnya kepada para jukir.

"Dengan kejujuran, kita bisa tahu pendapatan asli. Kalau enggak sampai Rp 3 juta (tiap jukir), berarti apa (butuh) sentuhan (intervensi pemerintah) lainnya? Kalau sekarang kan kita sama-sama enggak tahu, (jukir) dapat berapa," kata dia.

Eri mengaku bahwa masyarakat menyambut baik terobosan ini, meskipun ada pihak-pihak yang masih menolak.

Ia mengajak warga Surabaya untuk berlatih dengan kejujuran dan tidak membayar secara tunai.

"Penduduk Surabaya ini 3 juta (jiwa). Terus kalau 100 orang enggak setuju, kita nurut yang 100? Ayolah. Dengan non-tunai kita bisa berlatih dengan kejujuran," ujar dia.

Ia juga mengajak warga untuk sama-sama memberikan pendidikan dengan kejujuran.

"Ayo jujur. Masak kita harus awasi terus? Saya mengajak warga untuk sama-sama memberikan pendidikan dengan kejujuran," kata dia.

Selain itu, Eri menjamin keamanan para jukir dan lepas dari intervensi pihak-pihak tertentu.

"Kita akan melindungi jukir sebab mereka juga bagian dari keluarga besar warga Surabaya. Saya yakin warga Surabaya bisa berdampingan, golek mangan bareng, enggak onok jagoan, iso ditoto bareng. Ayo golek mangan, iso ngerasakne kelebihan Kota Surabaya," ujar dia.

Untuk teknis pembayaran secara non-tunai, ada beberapa pilihan yang bisa digunakan. Di antaranya, tapping di parkir meter, pembayaran dengan QRIS, dan pembayaran dengan voucher.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya telah meluncurkan pembayaran parkir non-tunai menggunakan voucher di dua titik kawasan sebagai pilot project.

Dua kawasan tersebut di antaranya Taman Bungkul dan Balai Kota.

Voucher ini merupakan alternatif pembayaran parkir non-tunai yang difasilitasi oleh Dishub Kota Surabaya. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya kebocoran parkir di Kota Surabaya.

Kepala UPT Parkir Dishub Kota Surabaya, Jeane Taroreh mengatakan, Dishub Kota Surabaya telah menerapkan pembayaran non-tunai menggunakan QRIS.

Pembayaran non-tunai QRIS itu diterapkan di lima titik lokasi Tepi Jalan Umum (TJU), yakni Jalan Raya Darmo, Jalan Raya Gubeng, Jalan Raya Diponegoro, Jalan Raya Kertajaya, dan Jalan Raya Ngagel.

"Kami terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami harapkan dengan sistem non-tunai ini, parkir di Kota Surabaya bisa lebih tertib, transparan, dan nyaman," ujarnya.