OTT KPK di Pemkab Sidoarjo, Bupati Angkat Bicara

SURABAYA, KOMPAS.com - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) angkat bicara terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD), Kamis (25/1/2024).

Gus Muhdlor mengaku belum mengetahui siapa saja yang diperiksa penyidik. Hal tersebut merupakan kewenangan KPK.

"Terkait siapa saja yang diperiksa itu wewenangnya KPK, kami belum mengetahui secara pasti," kata Gus Muhdlor, melalui keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (27/1/2024).

Meski demikian, Gus Muhdlor menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada KPK. Pihaknya akan menghormati semua proses hukumnya. 

"Kami percaya kepada KPK, kami juga menghormati, menghargai semua yang sudah menjadi tugas dan kewenangannya," ucap Gus Muhdlor.

Gus Muhdlor meyakinkan, OTT KPK tidak menganggu sistem Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Seluruh proses pelayanan pajak juga masih berjalan.

"Kami pastikan pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu dengan adanya kasus hukum yang saat ini sedang ditangani KPK. Termasuk layanan pajak di kantor BPPD," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK mengamankan 10 orang dalam OTT di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim).

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, beberapa dari mereka merupakan aparatur sipil negara (ASN).

“Ada sekitar 10 orang yang diperiksa,” ujar Ali dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2024).

Ali mengatakan, sebagian dari mereka saat menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur. Sementara, beberapa orang lainnya sudah dibawa ke KPK.

Meski demikian, Ali enggan menjelaskan apakah pihak yang ditangkap itu termasuk Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor.

Menurut Ali, sampai saat ini proses pemeriksaan masih berlangsung sehingga pihaknya belum bisa mengungkap identitas para terperiksa.

“Yang kami peroleh informasinya beberapa ASN,” kata Ali.