KPU Kabupaten Malang Enggan Komentar soal Polemik Pengupahan Tenaga Lipat Surat Suara

MALANG, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, Jawa Timur, enggan berkomentar terkait polemik pengupahan tenaga lipat dan sortir surat suara untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sebelumnya, ratusan tenaga lipat dan sortir surat suara Pemilu 2024 di Kabupaten Malang menggelar aksi protes di rumah koordinator tenaga lipat dan sortir yang berlokasi di Desa Jatirejoyoso, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, pada Sabtu (20/1/2024).

Para tenaga lipat dan sortir surat suara itu kecewa kepada koordinator tenaga sortir dan lipat karena upah yang diberikan tidak sesuai dengan harga yang semestinya.

Komisioner KPU Kabupaten Malang Mahaendra Pramudya Mahardika menyebut, polemik tersebut bukan ranah KPU Kabupaten Malang, tapi ranah internal pihak ketiga yang menyediakan tenaga kerja pelipatan.

"Kami tidak ada komentar, sebab itu adalah ranah internal pihak ketiga yang menyediakan tenaga kerja pelipatan," ungkapnya melalui pesan singkat, Senin (22/1/2023).

Dika, sapaan akrabnya, mengatakan, proses lipat dan sortir surat suara telah selesai pada 19 Januari, sehari sebelum batas akhir yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Malang, yakni 20 Januari 2024.

"Proses lipat sudah selesai dalam waktu 17 hari. Yakni mulai tanggal 2-19 Januari 2024," tegasnya.

Dika merinci, jumlah surat suara di KPU Kabupaten Malang yakni 2.098.673 lembar untuk DPR RI, 2.098.673 lembar DPRD Provinsi Jawa Timur, 2.105.673 lembar DPRD Kabupaten Malang dengan jumlah pemungutan suara ulang (PSU) sebanyak 7.000 lembar untuk 7 Dapil di Kabupaten Malang.

Kemudian, surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden sebanyak 2.099.673 lembar ditambah surat suara pemungutan suara ulang 1.000 lembar, dan surat suara DPD Jawa Timur 2.098.673 lembar.

"Jumlah kecamatan di Kabupaten Malang 33 kecamatan, 2.054.178 DPT, dan jumlah TPS 7.761," pungkasnya.