PDI-P Tegaskan Posisi Ganjar-Mahfud di Tengah, Teruskan yang Baik dan Koreksi yang Jelek dari Jokowi

BLITAR, KOMPAS.com – Ketua Bidang Kesehatan dan Anak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sri Rahayu membenarkan pasangan Capres-Cawapres Ganja-Mahfud ada di posisi moderat, terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma’ruf Amin.

Anggota DPR RI berusia 63 tahun itu juga menampik penilaian pengamat bahwa elektabilitas Ganjar-Mahfud merosot sebagaimana hasil survei Litbang Kompas terakhir disebabkan posisi politik abu-abu dibandingkan posisi yang diambil dua pasangan lainnya, pasangan Amin dan Prabowo-Gibran.

“Program Ganjar-Mahfud memang melanjutan program Pak Jokowi yang bagus, mengoreksi, mengevaluasi yang kurang bagus. Kok gak jelas. Jelas dong,” ujar Sri usai memberikan pembekalan kepada kader dan caleg PDI-P di wilayah Blitar, Sabtu (16/12/2023).

Menurutnya, Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf merupakan pemerintahan yang diusung dan didukung PDI Perjuangan sejak pemilihan presiden 2014, begitu juga Ganjar-Mahfud, pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan.

Karena itu, ujarnya, wajar jika program yang dicanangkan pasangan Ganjar-Mahfud tentu melanjutkan program Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, termasuk dalam bidang infrastruktur.

Terlebih, tambahnya, pasangan Ganjar-Mahfud akan melanjukan program Pemerintahan Jokowi yang berlangsung dalam beberapa tahun (multi years).

“Ada pembangunan yang ‘multi years’. Kalau ‘multi years’ bagaimana kalau dinolkan, kan enggak. Kan harus kita lanjutkan,” tandas Caleg DPR RI di Dapil VI Jawa Timur itu.

Sri menambahkan bahwa tidak mungkin Ganjar-Mahfud sebagai pasangan Capres-Cawapres mengambil posisi politik berseberangan frontal dengan Presiden Jokowi.

Alasannya, kata dia, pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P yang terakhir pun telah diputuskan bahwa program-program dari pasangan Capres-Cawapres yang diusung PDI-P harus melanjutkan program Pemerintahan saat ini, Jokowi-Ma’ruf.

“Kemarin dalam Rakernas PDI-P kan salah satu rekomendasinya melanjutkan program Pak Jokowi, termasuk bidang infrastruktur, ada IKN (Ibu Kota Nusantara). Itu sudah pasti,” ujarnya.

Sri menambahkan bahwa keputusan mengambil posisi melanjutkan program Jokowi diambil bukan untuk membela kepentingan Jokowi atau pun Ganjar Pranowo, tetapi untuk kepentingan bangsa.

“Kan kalau tidak dilanjutkan yang diugikan Bangsa Indonesia. Biaya yang sudah dikeluakan banyak, kemudian berhenti di tengah jalan. Gak begitu lah kita,” ujarnya.

Lebih jauh, Sri mengklaim bahwa PDI-P tidak memedulikan bahwa posisi meneruskan program Jokowi secara lebih kuat telah diambil oleh pasangan Prabowo-Gibran, apalagi dengan keberadaan putra sulung Jokowi sebagai cawapres pasangan nomor urut 2.

“Anaknya kan sekarang memang sudah menjadi cawapres... Kalau urusan anaknya itu urusan mereka lah. Tapi kita ini sesama kader, terus memberikan dukungan, support ke pogram Pak Jokowi, sampai saat ini masih berlanjut,” ujarnya.