DPRD Soroti Seleksi PPPK di Sumenep, Harus Bersih dari Joki dan Penumpang Gelap

Dengan jumlah peserta 2.837 orang dan kebutuhan 311 kursi yang tersedia, proses seleksi PPPK rentan praktik joki hingga free rider atau penumpang gelap yang sering mencari keuntungan dalam momen seleksi.

"BKPSDM harus memastikan bahwa proses seleksi PPPK Kabupaten Sumenep 2023 bebas dari free rider atau penumpang gelap hingga joki."

"Karena akan selalu ada pihak yang mencari keuntungan dalam momen (seleksi) ini," kata Darul di lokasi seleksi PPPK di Universitas Bahaudin Mudhary (Uniba Madura), Senin (20/11/3023).

Darul menjelaskan, seleksi PPPK harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Sebab, seleksi yang tidak bersih akan melahirkan pegawai yang tidak profesional yang akhirnya hanya menjadi beban negara.

Para peserta juga harus diberikan edukasi tentang mekanisme proses seleksi yang ketat. Jika tidak, ia khawatir ada pihak yang mencoba mencari keuntungan.

"Biasanya ada yang menawarkan dengan uang sekian juta akan bisa lulus seleksi."

"Padahal sistem seleksi menggunakan sistem computer assisted test (CAT), jadi kalau lulus disebut karena bantuan pihak yang menawarkan itu tadi. Kalau tidak lulus uangnya dikembalikan," kata dia.

"Jadi praktik-praktik seperti itu yang harus diinformasikan kepada peserta. Jangan sampai mereka percaya pada oknum yang seperti itu, termasuk joki sekali pun," pungkasnya.

Terpisah, Plt Kepala BKPSDM Sumenep Arif Firmanto menjelaskan tes PPPK Kabupaten Sumenep 2023 dimulai sejak 9-21 November di Universitas Bahaudin Mudhary (Uniba Madura).

Tahun ini kuota PPPK Kabupaten Sumenep sebanyak 311 yang terdiri dari formasi tenaga guru sebanyak 183, kesehatan sebanyak 64 dan tenaga teknis 64.

Sementara itu peserta yang mengikuti tes seleksi PPPK untuk semua formasi sebanyak 2.813.

Terkait atensi Ketua Komisi I DPRD Sumenep, pihaknya memastikan bahwa seleksi PPPK Kabupaten Sumenep 2023 steril dari kepentingan apapun.

Ia pun memastikan bahwa pelaksanaan seleksi ini tidak bisa diintervensi karena tes menggunakan sistem CAT sehingga nilai peserta bisa terlihat secara real time.

“Kami apresiasi atensi Ketua Komisi I DPRD Sumenep yang menginginkan seleksi PPPK bersih dari free rider. Kami pastikan tidak bisa diintervensi oleh siapapun karena pelaksanaan tes menggunakan CAT,” jelasnya.