Bupati Blitar Membenarkan Rumah Pribadinya Pernah Disewakan sebagai Rumdin Wabup

Meski berstatus sebagai rumah dinas Wakil Bupati, Rini membenarkan bahwa Wakil Bupati Rahmat Santoso tidak pernah menempati rumah tersebut.

Sebab, Rahmat tinggal di Pendopo Ronggo Hadi Negoro yang merupakan rumah dinas Bupati Blitar. 

Bupati yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, menegaskan adanya kesepakatan antara dirinya dan Rahmat untuk bertukar rumah dinas. 

“Ada. Saya sama Pak Wabup duduk bareng waktu itu. Kami sepakat waktu itu. Yang rumahnya dekat dengan Pendopo kan saya,” ujar Rini usai Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (18/10/2023).

Rumah pribadinya yang ada di Jalan Rinjani Nomor 1 tersebut, kata dia, berada sangat dekat dengan Pendopo Ronggo Hadi Negoro dan hanya dipisahkan dengan Jalan Merapi. 

Dengan alasan itu, kata dia, maka tidak akan ada masalah bagi dirinya terkait dengan urusan pemerintahan di Pendopo apabila dirinya tetap tinggal di rumah pribadinya. 

“Jadi silakan Pak Wabup yang pakai pendopo daripada saya harus berpindah, repot. Gitu ya. Lebih baik Pak Wabup saya persilakan beliau yang di Pendopo,” ujarnya.

Rini menambahkan bahwa penyewaan rumah pribadinya sebagai rumah dinas wakil bupati terjadi pada kurun 2021-2022 saja. 

“Itu kan sudah setahun yang lalu. Jadi kami sudah tidak memakai uang itu,” ujarnya. 

Diklaim tak langgar aturan

Pada sesi penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi, Rini mengatakan bahwa penganggaran sewa rumah untuk wakil bupati Blitar tidak melanggar peraturan dan regulasi.

Sebab, Pemerintah Kabupaten Blitar memang belum memiliki rumah dinas untuk wakil bupati. 

Praktik pembiayaan sewa rumah untuk Wakil Bupati Rahmat Santoso dari APBD, kata dia, tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pada Pasal 6 Ayat 1 disebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan masing-masing sebuah rumah rumah beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan. 

Berdasarkan peraturan tersebut, kata dia, maka Pemerintah Kabupaten Blitar mengalokasikan anggaran pada APBD 2021 dan 2022 biaya sewa rumah dinas wakil bupati Blitar. 

Mengenai rumah dinas yang tidak ditinggali oleh Wakil Bupati Rahmat Santoso, kata Rini, hal itu terjadi karena kesepakatan dirinya dan wakil bupati untuk bertukar tempat tinggal.

Rahmat menempati Pendopo Ronggo Hadi Negoro yang merupakan rumah dinas bupati dan dirinya menempati rumah pribadinya yang berstatus sebagai rumah yang disewa sebagai rumah dinas wakil bupati. 

“Terkait polemik yang berkembang saat ini saya memerintahkan kepada inspektorat untuk melaksanakan audit internal untuk mendalami permasalahan tersebut. Apa pun hasilnya nanti kami akan mematuhinya,” kata Rini mengakhiri jawaban resminya di hadapan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Blitar.

Komentar wabup

Penjelasan Rini tentang kesepakatan bertukar rumah tinggal ini bertentangan dengan pernyataan Rahmat Santoso kepada Kompas.com, Senin (16/10/2023). 

Melalui sambungan telepon, Rahmat yang pada Agustus lalu mengajukan pengunduran diri dari kursi wakil bupati Blitar itu, mengaku tidak ada kesepakatan bertukar rumah dinas dengan Bupati Rini Syarifah. 

Rahmat menyebutkan, meski dirinya mendengar adanya penganggaran sewa rumah dinas untuk dirinya sebagai wakil bupati, tidak pernah ada pembicaraan resmi terkait hal itu dengan Rini.

“Enggak ada kesepakatan apa pun. Saya enggak ngerti soal anggaran (untuk rumdin wabup) dan lain sebagainya. Saya enggak mau tahu. Enggak mau tahu dan enggak ngerti soal anggaran itu,” ujar Rahmat. 

Diberitakan sebelumnya, Komisi I DPRD Kabupaten Blitar memanggil Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkait polemik yang berkembang tentang adanya penganggaran sewa rumah dinas wakil bupati meskipun faktanya Wakil Bupati Rahmat Santoso tidak menempati rumah tersebut karena Rahmat tinggal di Pendopo Hadi Negoro. 

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Blitar Sulistiono mengatakan bahwa Bagian Umum dan BPKAD juga menyebutkan bahwa rumah yang disewa sebagai rumah dinas wakil bupati Blitar senilai total Rp 490 juta selama 20 bulan hingga akhir 2022 itu adalah rumah pribadi milik Bupati Rini Syarifah. 

Penjelasan BPKAD

Kepala BPKAD Kabupaten Blitar Kurdianto kepada Kompas.com membenarkan adanya realisasi anggaran untuk rumah dinas wakil bupati Blitar sebesar Rp 294 juta per tahun untuk 2022. 

Nilai realisasi anggaran sewa rumah dinas wakil bupati Blitar kurang dari Rp 294 juta, ujarnya, karena sewa rumah dinas wakil bupati pada tahun itu hanya berlangsung 8 bulan. 

"Tapi untuk 2021 tidak penuh setahun, hanya 8 bulan, yakni sebesar Rp 196 juta," ujarnya. 

Dia membenarkan bahwa uang sewa rumah dinas wakil bupati Blitar selama kurun waktu 20 bulan itu dibayarkan kepada Rini Syarifah selaku pemilik rumah yang disewa Pemkab melalui Bagian Umum. 

"Perjanjian sewa rumah pribadi suami Rini Syarifah, dari pihak Pemkab Blitar ditandatangani Kabag Umum, sementara dari pihak pemilik rumah tertanda Zaenal Arifin (suami Rini Syarifah) untuk pihak kesatu, pihak kedua oleh Rini Syarifah,” tambahnya. 

Menurutnya, karena Pemerintah Kabupaten Blitar belum memiliki rumah dinas untuk wakil bupati, maka terbuka opsi untuk menganggarkan biaya sewa rumah dinas wakil bupati oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Penganggaran sewa rumah dinas wakil bupati, lanjutnya, tidak hanya terjadi kepemimpinan Bupati Rini Syarifah dan Wakil Bupati Rahmat Santoso namun juga pada kepemimpinan Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Marhaenis Urip Utomo.

"Tapi besarannya berapa tergantung spek rumah yang disewa," terang Kurdianto.