KPK Periksa 14 Saksi Kasus Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

SURABAYA, KOMPAS.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 14 saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Jawa Timur, Rabu (20/9/2023). Dari 14 saksi yang diperiksa, tidak ada nama Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan dilakukan di gedung BPKP Jawa Timur di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo.

"Ada 14 saksi yang hari ini diperiksa di gedung BPKP Jatim," kata Ali Fikri di Surabaya, Rabu sore.

Dari 14 nama saksi tersebut, di antaranya ada kepala bidang cipta karya, staf bagian pengadaan, kepala bidang sarana, kepala bidang perumahan, pegawai inspektorat dan pihak swasta.

"Nama Bupati Lamongan tidak ada dalam daftar pemeriksaan hari ini," jelasnya.

Kasus tersebut, menurut Ali, sudah sampai pada tahap penyidikan. Dalam sistem penanganan perkara di KPK, jika tahapnya sudah sampai pada penyidikan, artinya penyidik sudah mengantongi nama tersangka.

"Prosesnya sudah penyidikan, jadi sudah ada tersangkanya. Kalau di KPK jika sudah masuk penyidikan pasti sudah ada tersangkanya," terangnya.

Namun dia enggan menyebut nama siapa tersangka yang dimaksud, termasuk detail konstruksi perkaranya.

"Nanti akan kami umumkan lebih lanjut karena saat ini sedang pendalaman alat bukti," jelas Ali Fikri.

Sebelumnya, pada Rabu (13/9/2023) pekan lalu, tim penyidik KPK menggeledah kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Lamongan dan Pendopo Rumah Dinas Bupati Lamongan. Dari penggeledahan itu, tim penyidik KPK mengamankan berkas dalam sejumlah koper.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, penggeledahan yang dilakukan di rumah dinas Bupati Lamongan Yuhronur Efendi tersebut terkait dugaan korupsi pembangunan gedung.

Pelaksana proyek pembangunan tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lamongan.