KPU Jombang Coret 2 Anggota BPD dari Daftar Caleg

Komisioner KPU Jombang As'ad Choiruddin menjelaskan, keduanya dicoret dari daftar calon anggota legislatif karena tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD.

Anggota BPD, ungkap dia, memang diwajibkan mundur jika mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, baik DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Ketentuan itu merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

KPU Jombang, ujar As'ad, memberikan waktu hingga 7 September 2023, sebagai batas akhir penyerahan bukti pengunduran diri dari jabatan sebagai anggota BPD.

Namun, lanjut dia, hingga batas waktu yang ditentukan, syarat tersebut tidak dipenuhi sehingga KPU Jombang mencoret kedua Bacaleg tersebut dari DCS Pemilu 2024.

"Tetapi hingga batas akhir yang ditentukan, mereka tidak melampirkan surat pengunduran diri dari jabatannya," kata As'ad saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/9/2023).

KPU Jombang telah berkomunikasi dengan partai politik pengusung dua anggota BPD yang dicoret dari DCS Pemilu 2024 tersebut.

Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN), selaku partai pengusung, disebut akan menyerahkan nama pengganti yang dicoret KPU Jombang.

"Terkait hal itu sudah kami sampaikan ke partai politik masing-masing. Katanya akan dilakukan penggantian," ujar As'ad.

"Sesuai PKPU, ada kesempatan bagi partai politik untuk mengganti DCS yang dinyatakan TMS," lanjut dia.

Menurut As'ad, kedua anggota BPD yang mendaftar sebagai calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Jombang tersebut dinyatakan TMS atau Tidak Memenuhi Syarat.

Dengan demikian, nama keduanya tidak akan dimasukkan dalam DCT Pemilu 2024 yang akan diumumkan pada 4 November mendatang.